Berita

Seputar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong

Belanja APBN dalam Penanganan Pandemi Covid19

Belanja APBN dalam Penanganan Pandemi Covid19

 

 Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) telah dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) sebagai pandemi pada sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Pemerintah Indonesia kemudian merespon dengan mengambil beberapa kebijakan untuk penanganan pandemi Covid-19. Kebijakan pemerintah guna pencegahan penyebaran pandemi covid-19 yang diambil yaitu masyarakat diminta untuk melakukan jaga jarak (­social distancing). Pemeritah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) pada tanggal 31 Maret 2020.

Menindaklanjuti Perpu tersebut, Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Atas Beban APBN dalam Penanganan Pandemi Covid19. PMK ini menjadi pedoman bagi Satuan kerja (satker) pemerintah pusat dalam pelaksanaan APBN dalam masa penanganan pandemi covid-19 dan pertanggungjawabannya.

Dalam PMK tersebut mengatur empat bagian. Pertama, Pembuatan komitmen, kedua, Mekanisme Pembayaran, dan yang ketiga, Pelaksanaan anggaran penanganan pandemic covid-19 pada Badan Nasional Penggulangan Bencana (BNPB). Yang terakhir, Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/Lembaga.

Bagian pertama terkait pembuatan komitmen pada suatu satker yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pembuatan komitmen adalah hal yang biasa dilakukan dan akan berakibat pada pengeluaran APBN. Bentuk dari  pembuatan komitmen dapat berupa surat perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan Surat Keputusan. Sewajarnya pembuatan komitmen hanya dapat dilakukan apabila terdapat alokasi dana dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Namun dalam kondisi mendesak/tidak dapat ditunda guna penanganan covid-19, pembuatan komitmen oleh pejabat perbendaharaan dapat dilakukan meskipun dananya tidak tersedia/tidak cukup tersedia dalam DIPA.

Kegiatan mendesak/tidak dapat ditunda dalam penanganan pandemi covid-19 yang dimaksud hanya untuk obat-obatan, alat kesehatan, sarana dan prasarana kesehatan, sumber daya manusia baik tenaga kesehatan maupun non kesehatan dan kegiatan lain berkaitan dengan penanganan pandemi covid-19. Kemudian KPA berkewajiban segera mengajukan revisi DIPA untuk memastikan ketersediaan dana atas pembuatan komitmen yang dilakukan.

Pembayaran atas beban APBN kepada yang berhak, normalnya baru dapat dilakukan setelah barang/jasa diterima. Namun, pembayaran untuk penanganan pandemi covid-19 hal dipersyaratkan oleh penyedia barang/jasa, dapat dilakukan sebelum barang/jasa diterima. Pembayarannya dapat dilakukan baik secara bertahap ataupun sekaligus berdasarkan komitmen. Sebagai syarat pembayaran tersebut, penyedia barang/jasa menyampaikan jaminan atas uang pembayaran yang akan dilakukan.

Jaminan tersebut dapat berupa Surat Pernyataan Kesanggupan Penyedia Barang/Jasa (SPKPBJ). Jaminan tersebut kesanggupan dari penyedia untuk mengembalikan kepada Negara apabila penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur di kontrak/perjanjian. Jaminan SPKPBJ digunakan untuk pengadaan barang/jasa secara non elektronik dengan nilai lebih dari 50 juta rupiah. Jaminan berikutnya berupa komitmen peyedia barang/jasa untuk pengadaan barang/jasa secara non elektronik dengan nilai sampai dengan 50 juta rupiah dan pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Bagian kedua dari PMK tersebut yaitu mekanisme pembayaran. Mekanisme ini terdiri dari dua cara yaitu dengan pembayaran secara Langsung (LS) dan pembayaran melalui Uang Persediaan (UP). Pembayaran LS dilakukan melalui transfer dari kas Negara ke rekening penyedia barang/jasa, pejabat/pegawai atau pelaksana kegiatan lainnya atau kepada bendahara pengeluaran untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas. Pembayaran LS dilakukan melalui penerbitan SPM-LS sesuai alokasi dana dalam DIPA berdasarkan syarat-syarat pada perjanjian/kontrak. Sedangkan pembayaran UP dilakukan kepada bendahara pengeluaran dalam hal  alokasi anggaran telah/cukup tersedia, belum/tidak cukup tersedia dan/atau pembayaran yang tidak dapat dilakukan melalui pembayaran LS. Pembayaran melalui mekanisme UP yang dimaksud dilakukan melalui pemberian Tambahan Uang Persediaan (TUP) tunai artinya bukan dari UP Kartu Kredit Pemerintah.

Maka bila diperlukan pengelolaan TUP, kepala satker dapat mengangkat bendahara pengeluaran pembantu untuk melakukan tugas kebendaharaan dalam penanganan covid-19. Adapun pertanggungjawaban TUP dapat dilakukan setelah barang/jasa diterima atau penyedia menyerahkan jaminan untuk pembayaran uang muka, dan alokasi dana tersedia/cukup tersedia dalam DIPA.

Bagian ketiga yakni Pelaksanaan Anggaran penanganan Covid-19 pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Satker BNPB juga dapat menggunakan UP. Penggunaan UP tersebut berasal dari dana siap pakai (on call), dana rehabilitasi dan rekonstruksi, dan/atau  operasional BNPB.

Bagian keempat yaitu belanja bantuan sosial pada Kementerian Negara/Lembaga. Diatur bahwa penyaluran bantuan sosial apabila berbentuk uang dapat dilakukan melalui bank/pos penyalur. Pelaksanaan penyalurannya melalui pemindahbukuan rekening, pengisian uang elektronik, dan/atau pemberian uang tunai.

Hadirnya PMK tersebut kiranya dapat dijadikan sebagai landasan mekanisme pembayaran belanja pemerintah atas beban APBN ditengah kondisi penanganan pandemi covid-19. Dengan harapan, akan memberikan fleksibilitas bagi satker untuk melakukan tindakan pembuatan komitmen dengan pertimbangan alokasi dana yang tersedia dalam DIPA. Selain itu, dapat memberikan pedoman mekanisme pembayaran baik melalui LS maupun UP.

Edi Yuliana Putra, S.E., M.M

Kepala Seksi Pencairan Dana , KPPN Sorong

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search