Berita

Seputar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong

Penyerapan Belanja APBN Rendah Rp1,37 triliun, Presiden Minta Realisasi Triwulan III Naik 70 Persen

     Arahan Presiden Jokowi dalam rapat terbatas kepada para pejabat Kementerian Keuangan baru-baru ini, Juli 2020 di istana negara, realisasi belanja pemerintah menjadi kunci penggerak stimulus ekonomi. Kinerja realisasi belanja pemerintah yang masih rendah menunjukkan sense of crisis yang minim di tengah krisis covid-19.

     Lebih lanjut dikatakan, seharusnya di masa pandemi covid-19, realisasi belanja pemerintah memiliki peran yang sangat besar sebagai pendorong stimulus ekonomi. Keberhasilan stimulus tersebut sangat ditentukan pada keberhasilan penyerapan anggaran pada triwulan ke III tahun 2020, yaitu periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2020 yang diharapkan dapat mencapai sebanyak 70 persen.

     Kepala KPPN Sorong, Juanda, menjabarkan dari hasil pemantauan pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi belanja APBN sampai dengan saat ini (27 Juni) di wilayah pembayaran KPPN Sorong mencapai Rp1,37 triliun atau 37,47 persen dari pagu sebesar Rp3,66 triliun. Ini menunjukan realisasi yang masih rendah.

     Lebih rinci dijabarkan, realisasi yang rendah ini disumbangkan dari dua belanja. Pertama, dari belanja barang sebesar Rp318,42 miliar atau 38,26 persen dari pagu sebesar Rp832,25 miliar. Kedua, dari belanja modal baru mencapai Rp140,67 miliar atau 27,96 persen. Kendala rendahnya penyerapan pada kedua jenis belanja tersebut dapat disebabkan pada kehati-hatian dalam penggunaan belanja dan pergeseran rencana penarikan dana akibat covid-19 ini.

     Selain dari kedua jenis belanja tersebut, rendahnya penyerapan disumbangkan juga oleh transfer ke daerah yaitu Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. Untuk DAK Fisik baru mencapai Rp Rp90,32 miliar atau 13,72 persen dari Rp658,3 miliar. Sedangkan Dana Desa baru mencapai Rp342,37 miliar atau 44,9 persen.

     Adapun yang menjadi kendala dari Dana Desa yaitu adanya perbedaan nama kampung antara aplikasi OMSPAN dengan permendagri. Selain itu, terdapat rekening kas kampung yang masih salah. Sedangkan kendala dari DAK Fisik bermasalah pada rendahnya penyerapan pada DAK Fisik yang bertahap saja. Seharusnya sekarang sudah bisa dicairkan tahap keduanya, namun sampai saat ini pemda belum menyampaikan dokumen persyaratan salurnya.

     Dalam suasana penanganan dimasa Covid-19 saat ini, Juanda, mengatakan bahwa upaya yang harus dilakukan bagi satker adalah segera melakukan proses percepatan belanja atau pengadaan baik belanja barang dan belanja modal. Sedangkan bagi pemda, untuk DAK Fisik agar segera menyampaikan dokumen persyaratan pada aplikasi OMSPAN. Yang terakhir untuk dana desa sampai dengan tahap ke dua, pemda segera saja mengajukan dokumen persyaratan hanya dengan surat pengantar tanpa ada syarat lain. Ini  sudah sangat sederhana persayaratan, tambah Juanda.

     Dengan percepatan belanja tersebut diharapkan mampu memberikan sumbangan stimulus ekonomi dan menggerakan pereknomian bagi pemda setempat terutama pada sektor UMKMnya. Sesuai dengan pernyataan Jokowi, penyerapan anggaran ini untuk meningkatkan belanja negara. “Siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Enggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah,” katanya.

    Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, Hari Utomo menindaklanjuti arahan Presiden bahwa KPPN sebaga kuasa bendahara umum negara di daerah agar turut mendorong satker dan pemda dilingkup wilayahnya untuk melakukan percepatan belanja, papar beliau pada rapat pimpinan (24/7) lewat daring di Manokwari .

    Melalui Radar Sorong sebagai media penyambung lidah rakyat, arahan Bapak Presiden tadi dapat menjadi pemacu bagi satker dan pemda se Sorong Raya sehingga belanjanya segera digenjot. Negara sudah menyediakan alokasi dananya, dokumen persyaratan sudah simple. KPPN Sorong siap menyalurkan dana bila dokumen dinyatakan lengkap dan benar, tandas Juanda.

   Semoga  di masa pandemi Covid-19 ini, penyerapan realisasi belanja pemerintah pada Triwulan III dapat meningkat 70 persen sesuai harapan Presiden. Sehingga melalui pengeluaran pemerintah dapat menjamin kelangsungan kehidupan rakyat dan memberikan multiplier efek ekonomi masyarakat Sorong Raya, tutup Juanda.

 

Kontributor naskah : Kepala KPPN Sorong, Juanda

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search