Berita

Seputar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong

AKSELERASI PENYERAPAN BELANJA PEMERINTAH

     Berdasarkan hasil pemantauan pada Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi belanja APBN per tanggal 6 Agustus 2020 di wilayah pembayaran KPPN Sorong mencapai Rp1,53 triliun atau 41,79 persen dari pagu sebesar Rp3,66 triliun. Capaian tersebut berjalan lambat dari yang ditargetkan. Namun diharapkan penyerapan belanja pemerintah masih bisa diakselerasi sehingga meningkat lebih dari 60 persen hingga akhir September 2020. Karena keberhasilan penyerapan anggaran pada triwulan ke-tiga merupakan sumber pertumbuhan ekonomi.

     Secara garis besar rincian realisasi tersebut terbagi dalam dua bagian. Bagian pertama realisasi belanja pemerintah pusat dan yang kedua realisasi dari transfer ke daerah.

    Realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1,03 trilun atau 46,31 persen dari alokasi sebesar Rp2,23 triliun. Adapun detailnya terbagi menjadi 4 bagian. Pertama, belanja pegawai sudah mencapai 533,54 miliar atau 59,56 persen dari alokasi Rp895,82 miliar. Kedua, belanja barang sudah mencapai Rp341,89 miliar atau 41,08 persen dari alokasi sebesar Rp832,23 miliar. Ketiga, belanja modal sebesar Rp157,82 miliar atau 301,36 persen dari alokasi sebesar Rp503,18 miliar. Terakhir belanja bantuan sosial terealisasi sebesar Rp2 miliar atau 48,09 persen dari alokasi sebesar Rp4,17 miliar. Yang perlu digenjot dari sisi belanja tersebut adalah belanja barang dan belanja modal. Kendala rendahnya penyerapan pada kedua jenis belanja tersebut, adanya realokasi dan refocusing belanja di awal pandemi covid-19. Disisi lain terdapat hambatan pada poroses lelang. Selain itu, dapat disebabkan pada kehati-hatian dalam penggunaan belanja dan pergeseran rencana penarikan dana akibat covid-19

    Sedangkan untuk realisasi transfer ke daerah sebesar Rp492,94 miliar atau 34,67 persen dari alokasi sebesar Rp1,42 triliun. Detail realisasi tersebut terbagi menjadi dua. Pertama Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp106,47 miliar atau 16,17 persen dari alokasi Rp658,33 miliar. Kedua, realisasi Dana Desa sebesar Rp386,47 miliar atau 50,63 persen dari alokasi Rp763,37 miliar.

    Adapun yang menjadi kendala dari Dana Desa yaitu adanya perbedaan nama kampung antara aplikasi OMSPAN dengan permendagri. Selain itu, terdapat rekening kas kampung yang masih salah. Sedangkan kendala dari DAK Fisik bermasalah pada rendahnya penyerapan pada DAK Fisik yang bertahap saja. Seharusnya sekarang sudah bisa dicairkan tahap keduanya, namun sampai saat ini pemda belum menyampaikan dokumen persyaratan salurnya.

    Mengingatkan kembali pada teori Keynes, yang mengeluarkan gagasan tentang perlunya kebijakan intervensi pemerintah. Keynes menyatakan bahwa cara terbaik untuk mengeluarkan suatu negara dari kondisi resesi adalah dengan melibatkan pemerintah. Terutama untuk mendorong kembali posisi permintaan dan penawaran dalam pasar melalui kebijakan fiskal yaitu terkait pengeluaran dan penerimaan pemerintah.

    Salah satu teori ekonomi perhitungan produktivitas ekonomi dengan menggunakan pendekatan pengeluaran. Dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga (C), pemerintah (G), investasi (I), dan masyarakat luar negeri suatu negara (Ekspor – Impor) pada periode tertentu. Sehingga diperoleh rumus pendekatan pengeluaran tersebut adalah Y = C + I + G + (X – M).

     Kelima indikator tersebut tidak akan berjalan dengan normal selama wabah covid-19 ini belum hilang. Masyarakat berperan penting dalam menjaga kondisi ini melalui konsumsi. Adanya wabah covid-19 ini jelas menurunkan tingkat konsumsi masyarakat (C). Pembatasan sosial dan lockdown membawa dampak besar terhadap perilaku konsumsi yang selama ini. Didorong juga pemerintah menerapkan kebijakan WFH (work from home). Namun bagi sebagian orang yang menggantungkan hidupnya dari sektor informal mengalami dampak luar biasa.  

   Dari sisi pengeluaran pemerintah (G), telah mengeluarkan kebijakan realokasi dan refocusing belanja. Realokasi anggaran belanja pemerintah dengan memangkas rencana belanja yang tidak prioritas di APBN maupun di APBD. Sedangkan refocusing ditujukan untuk mempercepat penanganan Covid-19, baik terkait isu-isu kesehatan, bantuan sosial maupun untuk mengatasi isu-isu ekonomi. Artinya belanja pemerintah yang semula digunakan untuk kepentingan pembangunan otomatis dilakukan penundaan dan dialihkan untuk pencegahan penyebaran covid-19. Peran belanja pemerintah sangat besar dalam situasi krisis pandemi covid-19 ini.

    Adapun dari sisi pengeluaran investasi (I), otomatis menurun signifikan karena tidak hanya dipengaruhi faktor dalam negeri, tetapi juga internasional yang sekarang hanya berfokus mengurangi kematian warganya akibat virus ini. Dan terakhir adalah indikator ekspor impor. Bagi negara seperti Indonesia ini pasti neraca perdagangan akan mengalami defisit dikarenakan kondisi pasar luar negeri yang sepi.

    Dampak pandemi Covid-19 tak hanya terkait dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat, namun juga mengancam pada krisis ekonomi. Pemerintah terus bekerja keras untuk mengantisipasi hal ini, untuk mengatasi daya beli masyarakat, dan mempertahankan produktivitas ekonomi.

    Mengutip arahan Presiden dalam Sidang Paripurna menjelang akhir Triwulan ke-dua tahun 2020,“Siapa yang bisa menggerakkan ekonomi? Enggak ada yang lain kecuali belanja pemerintah”.

   Dalam arahan Presiden tersebut bahwa realisasi belanja pemerintah memiliki peran yang sangat besar sebagai pengungkit stimulus ekonomi. Keberhasilan stimulus tersebut sangat ditentukan pada keberhasilan penyerapan anggaran pada kuartal ke III tahun 2020, yaitu periode bulan Juli sampai dengan bulan September 2020.

    Dari penjelasan di atas, sebagai sharing atas upaya akselerasi penyerapan anggaran belanja pemerintah dapat dilakukan beberapa hal. Pertama, komitmen yang tinggi dari pimpinan satker sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bahwa kondisi saat ini adalah di masa krisis dan tidak seperti dalam keadaan normal biasa. Oleh karena itu dibutuhkan upaya kerja keras dalam menjalankan manajemen krisis yaitu bekerja cepat, efesien, extraordinary dan shortcut. Dengan melakukan percepatan penyerapan anggaran belanja pemerintah berarti membantu pertumbuhan ekonomi Indonesia.

   Upaya akselarasi kedua, mereview kembali beberapa kegiatan yang akan dilakukan pada triwulan ke tiga. Apabila beberapa kegiatan yang telah dialokasi anggarannya namun kegiatannya tersebut tidak bisa dieksekusi maka agar segera merevisi anggarannya untuk diserap di tingkat pusat.

   Upaya akselerasi ketiga, segera melakukan percepatan proses pengadaan barang dan jasa dengan pihak penyedia barang dan jasa. Selanjutnya setelah dilakukan perikatan kontrak atas pengadaan barang dan jasa tersebut, segera diajukan pencairannya agar manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Dan terkait pekerjaan konstruksi bangunan, dapat ditambahkan jumlah pekerja agar pekerjaan kontruksi dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Sehingga proses pembayaran termin tidak tertunda disebabkan kendala pada prestasi pekerjaan.

   Upaya akselarasi keempat, dengan melibatkan dukungan dari kepala daerah setempat terkait DAK Fisik dan Dana Desa. Diharapkan kepala daerah dapat mendorong dan mengingatkan jajarannya dan para Kuasa Pengguna Anggaran/Kepala Satker lingkup pemda setempat untuk mempercepat penyerapan belanja APBN pada Triwulan III TA 2020. Khusus untuk penyaluran DAK Fisik tahap kedua, sudah mensyaratkan prestasi kerja. Hal ini berarti perlu percepatan pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari DAK Fisik. Sedangkan untuk dana desa sebenarnya tidak ada dokumen persyaratan di tahap I dan II, namun hanya dengan surat pengantar. Oleh karena itu, dengan persayaratan penyaluran yang sudah simple, pemda dapat segera mengajukan bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa bagi kampung-kampung yang belum menerima BLT.

   Diharapkan dengan adanya akselarasi penyerapan belanja pemerintah berarti menjalankan APBN sebagai kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Karena bila spending government tidak dijalankan diprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami penurunan ke arah negatif. Semoga akselarasi penyerapan anggaran belanja pemerintah baik itu belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah (DAK fisik dan Dana Desa) mampu menjadi stimulus untuk peningkatan konsumsi masyarakat dan menggerakan kembali perekonomian masyarakat Indonesia khususnya di Sorong Raya ini. Dan harapan dari Presiden terkait peningkatan penyerapan belanja dapat terwujud.

Kontributor : Kepala KPPN Sorong, Juanda

Berita ini juga dimuat pada harian Radar Sorong

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search