Berita

Seputar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong

Strategi Peningkatan Kualitas Kinerja Keuangan Sektor Publik

Saat ini, kualitas kinerja keuangan sektor publik diukur tidak hanya sebatas penyerapan atau realisasi anggaran semata. Akan tetapi perlu diukur bagaimana kualitas pelaksanaan anggarannya. Untuk mengukur kualitas tersebut, Menteri Keuangan  selaku Bendahara Umum Negara (BUN) menetapkan  dalam indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA).

Berdasarkan data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN), nilai IKPA semester satu tahun ini secara rata – rata di lingkup KPPN Sorong sebesar delapan puluh lima koma tujuh delapan. Nilai tersebut bervariasi, dimulai dari empat puluh enam hingga seratus.

Setidaknya ada dua belas indikator IKPA yang menjadi sorotan dalam pengelolaan keuangan negara. Indikator pertama, revisi anggaran. Jenis revisi anggaran yang diperhitungkan adalah revisi dalam kewenangan pagu tetap. Dengan kata lain tidak termasuk bila ada revisi dalam kewenangan pagu berubah dan revisi administratif. Frekuensi revisi anggaran hanya diperkenankan satu kali dalam rentang triwulanan. Apabila dalam satu triwulan akan ada dua kali revisi, maka revisi yang kedua agar diajukan pada triwulan berikutnya.

Untuk mempertahankan capaian indikator ini, diperlukan pergeseran anggaran dalam revisi DIPA (pagu tetap) yang sangat selektif. Selain itu, revisi anggaran dikelola dan dihimpun sesuai kebutuhan. Selanjutnya dijadwalkan dengan frekuensi revisi yang akan diajukan sebanyak satu kali dalam satu triwulan.

Indikator kedua, deviasi halaman tiga dokumen anggaran. Halaman tiga tersebut memuat rencana penarikan dana (RPD) per bulan sepanjang tahun anggaran berjalanr. Validitas dan keakuratan RPD pada halaman tiga sangat penting untuk menjaga likuiditas kas negara. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan penyediaan dana bagi pencairan anggaran.

Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, agar melakukan penyesuaian rencana kegiatan dan realisasi anggaran dengan mengajukan revisi administratif penyesuaian halaman tiga ke Kantor Kilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) pada triwulan berjalan. Selain itu, dalam melaksanakan kegiatan dan pencairan dananya agar lebih disiplin. Sekaligus menjadikan RPD pada halaman tiga sebagai plafon pencairan dana bulanan secara internal.

Indikator ketiga, alokasi pagu minus. Pagu minus dihitung pada akhir tahun. Hal ini untuk menyesuaikan jenis belanja sampai dengan level enam digit akun. Pagu minus dapat terjadi akibat kekurangan anggaran maupun karena pergeseran akun yang belum dilakukan penyamaan data/revisi ke Kanwil DJPb. Pagu minus ini diselesaikan dengan mempersiapkan revisi anggaran untuk menutup pagu minus tersebut.

Indikator keempat, penyampaian data kontrak. Kontrak yang dihitung pada IKPA merupakan kontrak dengan nilai diatas dua ratus juta rupiah. Penyampaian data tersebut maksimal disampaikan ke KPPN adalah lima hari kerja sejak tanggal tanda tangan kontrak sampai dengan tanggal penyampaian di KPPN. Untuk itu, agar ditingkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaiannya sebelum lima hari kerja. Selain itu, dipastikan verifikasi kebenaran data kontraknya oleh KPPN

Indikator kelima, pengelolaan uang persediaan (UP). Penggantian UP merupakan sarana pertanggungjawaban belanja atas penggunaan UP pada bendahara pengeluaran. Jenis UP yang diperhitungkan dalam IKPA adalah UP tunai. Dalam arti, tidak termasuk UP yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah. Pertanggungjawaban UP tepat waktu sangat penting agar belanja dapat segera dibebankan pada anggaran sebagai realisasi anggaran.

Untuk meningkatkan nilai capaian pada indikator ini, maka perlu memperhatikan periode pengajuan penggantian UP dari surat perintah pencairan dana (SP2D) UP/GUP terakhir. Paling lambat dalam rentang tiga puluh hari kalender, pengajuan GUP minimal sekali dalam sebulan ke KPPN. Selain itu, tidak menambah frekuensi pengajuan GUP yang terlambat

Indikator keenam, rekonsiliasi laporan pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara. LPJ Bendahara merupakan sarana pertanggungjawaban atas uang yang dikelolanya. LPJ dibuat oleh bendahara setiap bulan dan disampaikan paling lambat tanggal  sepuluh bulan berikutnya atau hari kerja sebelumnya adalah hari libur kepada KPPN. Penyampaian LPJ dilakukan dengan menu upload pada Aplikasi SPRINT, dan terhitung sejak pertama kali melalukan upload tersebut.

Untuk menjaga kualitas indikator ini, perlu ditingkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian LPJ sebelum tanggal sepuluh bulan berikutnya. Selai itu, dipastikan data LPJ telah terverifikasi oleh KPPN pada Aplikasi SPRINT.

Indikator ketujuh, dispensasi penyampaian Surat Perintah Membanyar (SPM). Dispensasi SPM dihitung berdasarkan jumlah SPM yang terlambat disampaikan melewati batas-batas akhir SPM pada akhir tahun anggaran. Dikenakan penalti nilai sesuai dengan rentang SPM yang mendapat dispensasi.

Oleh karenanya, perlu dipantau progres penyelesaian kegiatan sesuai rencana. Selain itu, memitigasi risiko penyelesaian pekerjaan dan pembayaran dan menghitung prognosis belanja. Agar dapat dieksekusi tepat waktu untuk menghindari penumpukkan pencairan anggaran pada akhir tahun.

Indikator kedelapan, realisasi penyerapan anggaran. Indikator ini dihitung dari pemenuhan realisasi anggaran secara proporsi penyerapan anggaran pada setiap triwulan. Triwulan pertama sebesar lima belas persen. Triwulan kedua sebesar empat puluh persen. Triwulan ketiga sebesar enam puluh persen. Dan Triwulan keempat sebesar sembilan puluh persen.

Agar capaian realisasi tersebut berhasil, perlu diperhatikan progres penyerapan anggaran secara proporsional dari pagu anggaran efektif. Selain itu, perlu memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal. Hal ini agar tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun.

Indikator kesembilan, penyelesaian tagihan. Indikator ini diukur berdasarkan ketepatan waktu penyelesaian tagihan kontraktual non-belanja pegawai. Penyelesaian tagihan dihitung paling lambat selama tujuh belas hari kerja setelah berita acara serah terima pekerjaan (BAST), harus diterbitkan SPM tagihan ke KPPN.

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, perlu ditingkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyelesaian tagihan kontraktual. Yaitu paling lambat dalam tujuh belas hari kerja setelah BAST ditanda- tangani sudah diajukan SPM-nya ke KPPN. Selain itu, satker agar lebih teliti lagi dalam mengisi uraian pada SPM terutama untuk tanggal dan nomor BAST.

Indikator kesepuluh adalah retur Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D). Indikator ini dihitung dari rasio SP2D yang diretur dengan jumlah SP2D total yang telah terbit. Semakin sedikit SP2D yang diretur, maka indikator ini semakin bagus. Upaya yang harus dicapai dengan meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM. Terutama kebenaran dan keakuratan nama dan nomor rekening bank pihak ketiga atau penerima pembayaran. Diperlukan proses konfirmasi atas status aktif rekening penerima. Apabila terjadi retur SP2D, agar dikoordinasikan dengan KPPN untuk penyelesaiannya tidak lebih dari tujuh hari kerja.

Indikator kesebelas, perencanaan kas (renkas). Indikator ini dihitung dari rasio ketepatan waktu penyampaian renkas harian yang disampaikan ke KPPN dengan nilai di atas satu miliar rupiah. Renkas tepat waktu akan mendukung terwujudnya likuiditas kas negara yang terencana dan terkendali.

Agar nilai capaian indikator ini tercapai, perlu meningkatkan kedisiplinan, ketertiban, dan ketepatan waktu dalam penyampaian renkas harian. Renkas tersebut disampaikan tidak lebih dari lima hari kerja sejak tanggal perencanaan dibuat sampai dengan pengajuan SPM ke KPPN.

Indikator terakhir, pengembalian atau kesalahan SPM. Indikator ini dihitung dari besaran atau jumlah SPM yang terdapat kesalahan secara substantif dan dikembalikan oleh KPPN. Pengembalian SPM secara substantif biasanya disebabkan oleh kesalahan pengisian data supplier, sehingga SPM harus diperbaiki oleh Satker. Pengembalian SPM berpotensi menyebabkan tagihan tidak dapat dibayarkan secara tepat waktu

Untuk meningkatkan nilai capaian indikator ini, dengan meningkatkan ketelitian dalam memproses dokumen pembayaran dalam SPM. Terutama kebenaran dan keakuratan data supplier yang telah dicocokkan dengan data yang ada pada OM SPAN maupun data identitas supplier yang terkonfirmasi dengan pihak bank. Hal ini bertujuan agar SPM yang diajukan tidak tertolak oleh KPPN.

Melalui IKPA tersebut di atas, dapat dilakukan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang sudah dicapai. Capaian nilai IKPA dipublish secara triwulanan melalui OMSPAN yang terhubung melalui jaringan internet.

Untuk mewujudkan kinerja pelaksanaan anggaran yang berkualitas maka diperlukan komitmen dan sinergi yang kuat serta kepedulian dari semua pihak. KPPN sebagai ujung tombak dalam pengelolaan keuangan negara di daerah siap mengawal dan mendukung satker dalam mewujudkan kinerja anggaran yang lebih baik dan pruden sembari tetap menjaga akuntabilitas dan kehati-hatian.

 

Kontributor naskah : Kepala KPPN Sorong, Juanda, S.E., M.M.

Artikel ini juga dimuat pada harian Radar Sorong pada tanggal 16 Agustus 2019

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search