Berita

Seputar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong

Memperkuat Permodalan UMKM Sorong Raya Melalui KUR dan UMi

Ekonomi kerakyatan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penggerak utama pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejateraan masyarakat di Indonesia. Untuk itulah pemerintah memberi perhatian khusus terhadap pengembangan UMKM karena sifatnya yang fleksibel dan bergerak di sektor yang langsung melayani kebutuhan day to day masyarakat.

Tantangan terbesar pelaku UMKM adalah terkait dengan penyediaan akses pembiayaan untuk modal kerja. Dalam mencari pembiayaan, banyak UMKM yang tidak memperoleh peluang pembiayaan perbankan komersial karena memiliki risiko usaha yang tinggi. Dari

sudut pandang bank, penyaluran kredit kepada usaha mikro memiliki risiko yang tinggi. Usaha mikro dianggap jarang menyediakan jaminan yang memadai dan dapat meningkatkan risiko terjadinya kredit bermasalah. Selain itu, usaha mikro sendiri juga cenderung tidak membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar. Hal ini menimbulkan keengganan bank untuk menyalurkan kredit karena dianggap tidak sebanding dengan biaya operasional dan risiko yang harus ditanggung oleh bank.

Untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas UMKM agar dapat mengakses pembiayaan, pemerintah meluncurkan skema kredit program yaitu pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). KUR adalah pembiayaan modal kerja kepada debitur perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.

UMKM yang dapat diberikan KUR harus bersifat sektor usaha produktif (feasible) tetapi belum bankable. Jadi usahanya memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan pinjaman yang telah diberikan. 

Manfaat program KUR adalah tingkat bunga yang tidak terlalu besar. Tahun 2019 suku bunga KUR sebesar tujuh persen. Menurun dibandingkan dua tahun lalu yaitu sembilan persen. Walupun sumber dana KUR disalurkan oleh perbankan, namun pemerintah hadir dengan memberikan subsidi bunga. Hal ini agar membantu meringankan pembiayaan yang dibutuhkan oleh UMKM untuk mengembangkan usahanya. Selain itu KUR juga bermanfaat bagi pemerintah, karena bisa mempercepat pengembangan sektor riil dan memberdayakan UMKM dalam rangka pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja serta pertumbuhan ekonomi.

Selain skema KUR, terdapat juga skema baru yang dihadirkan oleh pemerintah yaitu pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Skema ini merupakan komplementer dari skema KUR. Karena dalam perjalanan KUR, masih terdapat pelaku usaha mikro yang belum dapat menyentuh pembiayaan dengan plafon pinjaman di bawah Rp10 juta. Dimana kelompok usaha mikro ini merupakan usaha yang layak (feasible) dan produktif, namun tidak cukup bankable untuk mengakses pembiayaan perbankan. Untuk itu pemerintah kembali hadir memberikan terobosan dalam skema kredit program melalui Pembiayaan UMi.

Antara KUR dan UMi memiliki perbedaan. Sumber dana KUR berasal dari masing-masing Bank dengan konsep subsidi bunga. Penyalurannya dilakukan oleh perbankan kepada pelaku UMKM yang bankable dengan plafon s.d. 500 juta. Berbeda dengan UMi, sumber dananya berasal dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP) selaku Coordinated Fund dengan konsep dana bergulir. PIP selaku BLU di bawah Kementerian Keuangan yang melaksanakan program UMi menggandeng Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam penyalurannya, diantaranya PT Pegadaian, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Bahana Artha Ventura (BAV), dan Koperasi.

Perbedaan lainnya, plafon pembiayaan UMi paling banyak sebesar Rp10 juta untuk satu kali pembiayaan dan akumulasi jangka waktu pembiayaan per debitur paling lama 48 bulan. Perbedaan yang paling penting, prosedur UMi yang lebih mudah dan sederhana dibanding dengan KUR yang cenderung lebih rumit.

Dibutuhkan beberapa persyaratan bagi pelaku usaha ultra mikro dalam memperoleh pembiayaan UMi. Persyaratan tersebut dirancang semudah dan sesederhana mungkin. Pertama, tidak sedang menerima pembiayaan lain. Yang kedua, memiliki NIK elektronik atau surat Keterangan NIK. Dan yang terakhir, memiliki izin usaha yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi berwenang atau dapat meminta penyalur pembiayaan UMi menerbitkan Surat Pernyataan Usaha. Dan yang paling penting, digunakan untuk pembiayaan usaha produktif.

Dari hasil pantauan KPPN Sorong melalui sikp.kemenkeu.go.id, realisasi penyaluran KUR Tahun 2019 sampai dengan saat ini di Kota Sorong telah mencapai Rp84,97 miliar atau 27,99 persen dari Rp303,57 miliar. Dengan jumlah penerima KUR sebanyak 2.543 debitur atau 29,65 persen dari 8.620 debitur. Pencapaian tersebut merupakan tertinggi se Papua Barat. Namun demikian pencapaian tersebut menurun bila dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp101,8 miliar. Dengan jumlah penerimanya sebanyak 2.716 debitur.

Sedangkan realisasi penyaluran KUR dari sektor ekonomi, sektor perdagangan mendominasi sebesar Rp182,73 miliar atau 60,19 persen. Jumlah penerimanya juga cukup dominan sebanyak 1.188 debitur. Ini menunjukkan bahwa pergerakan ekonomi Kota Sorong berbasis dari sektor perdagangan. Disusul dengan sektor pertanian dan kehutanan sebesar Rp29,52 miliar atau 9,72 persen. Jumlah penerimanya sebanyak 1.188 debitur. Dan masih terdapat sembilan sektor dari sebelas sektor ekonomi penyaluran KUR yang ada di Sorong Raya.

Adapun realisasi penyaluran UMi tahun 2019 sampai saat ini sebesar Rp32 juta dengan penerima sebanyak 12 debitur. Nilai tersebut mengalami penurunan bila dibandingkan pada periode yang sama tahun 2018 sebesar Rp180,5 juta dengan penerima sebanyak 21 debitur.

Terlihat perbedaan yang cukup jauh antara realisasi KUR dan Umi. Karena skema pembiayaan UMi ini masih tergolong baru. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, perlu mendapatkan pengawalan dari semua pihak agar keinginan membangun UMKM khususnya di Kota Sorong dapat terwujud dengan baik. Semakin berdaya UMKM diharapkan dapat memperkuat permodalan dan mendongkrak ekonomi rakyat di Sorong Raya.

Dengan hadirnya program pembiayaan UMi ini diharapkan dapat diakses oleh seluruh pelaku usaha mikro yang berada di Sorong Raya. Terutama bagi yang belum bisa mengakses pembiayaan perbankan. Pembiayaan UMi dapat menjadi sarana bagi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan melalui penyediaan dana mudah tanpa jaminan berupa aset.

Masyarakat pra sejahtera yang ingin berusaha dapat mengakses pembiayaan ini untuk memperoleh modal usaha sehingga dapat membawa diri dan keluarganya keluar dari jerat kemiskinan. Selain itu, program ini diharapkan dapat menjadi batu loncatan bagi pelaku usaha mikro untuk dapat  terus maju hingga kemuadian layak menjadi penerima KUR atau pembiayaan komersil perbankan.

Untuk mendukung program KUR dan UMi, Pemerintah Daerah dapat memberi peranan dalam penyediaan data usaha mikro, penyediaan dana, dan pelaksanaan pendampingan/pembinaan kepada usaha mikro. Penyediaan data dapat dilakukan dengan mengunggah data usaha mikro di wilayahnya kedalam sistem informasi kredit program (SIKP) untuk menjadi calon debitur kredit program. Untuk penyediaan dana, pemda dapat melakukan kerja sama pendanaan dengan PIP untuk membiayai nasabah-nasabah UMKM. Semoga dengan adanya peranan dan pembinaan tersebut bisa memperkuat permodalan UMKM dan mendongkrak ekonomi kerakyatan di Sorong Raya.

Kontributor naskah : Kepala KPPN Sorong, Juanda, S.E., M.M.

Artikel ini juga dimuat pada harian Radar Sorong pada tanggal 13 September 2019

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search