Berita

Seputar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong

Implementasi Marketplace dan Digital Payment Dalam Rangka Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja Pemerintah

Guna mendukung pengelolaan keuangan negara yang efisien dan efektif, KPPN Sorong menggelar Sosialisasi Implementasi Uang Persedian melalui Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja lingkup KPPN Sorong pada hari Selasa. 1 September 2020. Sosialisasi yang dilakukan secara daring tersebut dihadiri oleh seluruh mitra kerja KPPN Sorong yang terdiri dari PPK dan Bendahara Pengeluaran. Paparan materi disampaikan oleh Narasumber KPPN Sorong yaitu Bapak Eko Prianggono selaku Kepala MSKI.

Eko Prianggono menyampaikan bahwa sistem marketplace merupakan sistem yang menyediakan layanan daftar penyedia barang/jasa, pembayaran, dan pelaporan secara elektronik, dalam rangka penggunaan uang persediaan yang disediakan oleh bank tempat menyimpan uang persediaan. Sedangkan digital payment adalah pembayaran dengan mekanisme pemindahbukuan dari rekening pengeluaran secara elektronik dengan Kartu Debit/Cash Management System (CMS) atau pendebetan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) ke Rekening Penyedia Barang/Jasa, dalam rangka penggunaan uang persediaan melalui sistem marketplace.

Adapun alur proses bisnis dari marketplace dimulai dari perintah dari KPA untuk pengadaan barang/jasa kepada Kasubag Umum. Kasubag Umum kemudian meneruskan permintaan pengadaan barang/jasa kepada pemesan. Pemesan mengecek ketersediaan dana dan mengajukan permintaa pemesanan barang/jasa ke supplier yang terdaftar di katalog marketplace. Selanjutnya PPK melakukan pengujian terhadap pemesanan dan selanjutnya memerintahkan pejabat pengadaan  untuk melakukan negosiasi harga kepada vendor melalui fitur price bargain pada marketplace. Bila negosisasi sudah tercapai dan sepakat, maka pejabat pengadaan melakukan pengadan barang/jasa dan memilih cara bayar, tutur Kepala Seksi MSKI KPPN Sorong.

Manfaat dari implementasi sistem marketplace dalam penggunaan uang persediaan dapat dinikmati oleh berbagai pihak. Pertama, bagi satker adanya otomatisasi dan efisiensi dalam pengadaan barang/jasa, integrasi pengadaan, pembayaran, perpajakan dan pelaporan serta simplifikasi dalam pertanggungjawaban (SPJ). Kedua, bagi vendor/supllier, mendapatkan kepastian pembayaran dari satker, memiliki peluang menjadi rekanan di banyak satker dan mendapatkan fasilitas pinjaman dari bank. Ketiga, bagi bank, mendapatkan pasar kredit baru, layanan bagi targeted segment (giro, pinjaman dsb), dan image branding sebagai mitra kerja pemerintah. Keempat, bagi DJPb, manjemen likuiditas yang lebih efisien, perencanaan kas yang lebih efektif dan untuk analisis data. Kelima, bagi auditor/APH/DJP, dapat mengurang potensi fraud, dokumen sumber e-audit dan memastikan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, bendahara pengeluaran juga diberi kemudahan yaitu dengan tidak memungut PPN bila menggunakan pembayaran dengan KKP atas belanja instansi pemerintah (PMK 231/PMK.03/2019), tambah Eko.

Dengan sosialisasi ini, diharapkan satker-satker mitra kerja KPPN Sorong dapat segera mengimplementasikan sistem marketplace ini. Terlebih dahulu satker mendaftarkan pegawai yang ditunjuk sebagai admin satker. Selanjutnya admin tersebut mendaftar user internal di satkernya dan admin penyedia barang/jasa yang menjadi mitranya. Khusus untuk admin pada level penyedia barang/jasa (vendor), diperlukan beberapa persyaratan tambahan yaitu copy KTP Pemilik Usaha, SIUP, TDP, NPWP, Rekening Koran Giro Bank dan email perusahaan. Sedangkan untuk usaha perorangan cukup dengan copy KTP, rekening giro bank dan NPWP, tutup Eko.

 

Kontributor: Eko Prianggono, Kepala Seksi MSKI KPPN Sorong

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search