Berita

Seputar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong

GASPOLL REALISASI BELANJA APBN DI AKHIR TAHUN

 

 

Belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berlaku sepanjang tahun dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Fungsi APBN ini sangat penting bagi stimulus perekonomian. Realisasi anggaran yang proporsional di setiap triwulanan adalah kondisi ideal.

Fenomena yang sering terjadi adalah realisasi anggaran lambat di awal tahun dan sangat tinggi di akhir tahun. Fakta yang sangat menarik, setiap menjelang akhir tahun, realisasi belanja pemerintah bisa ngegaspoll atau ngebut kencang. Seolah semua kendala penyerapan anggaran dapat diatasi. Oleh karena itu, perlu ada upaya merubah kondisi tersebut. Tujuannya agar realisasi anggaran dapat berjalan secara proporsional dan ideal.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyebutkan bahwa Menteri Keuangan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki kewenangan untuk mengatur pelaksanaan APBN. Kewenangan tersebut dimaksud untuk mengendalikan pelaksanaan APBN dalam rangka fungsinya untuk alokasi, distribusi, stabilisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Kewenangan Menteri Keuangan cq. Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaan anggaran diantaranya adalah mengatur tata cara pembayaran, ketersediaan kas, penyelenggaraan akuntansi dan pembukuan, hingga penyusunan laporan keuangan sebagai pertanggungjawabannya.

Untuk menjaga kualitas kinerja pelaksanaan anggaran terbitlah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Dalam peraturan tersebut diatur manajemen pelaksanaan belanja APBN mulai dari aspek perencanaan, kepatuhan atas regulasi, dan efektifitas dan efisiensi proses pelaksanaannya.

Dalam aspek tingkat efektifitas pelaksanaan kegiatan pada indikator penyerapan anggaran terdapat unsur tingkat realisasi anggaran yang ditargetkan pada setiap triwulannya. Triwulan pertama mencapai 15 persen. Triwulan kedua mencapai 40 persen. Triwulan ketiga mencapai 60 persen. Terakhir triwulan keempat mencapai 90 persen. Dengan penetapan target ini diharapkan satker segera terdorong untuk segera merealisasikan anggarannya.

Tingkat realisasi anggaran yang proporsional dari setiap triwulannya tersebut sangat diharapkan. Hal ini untuk mendorong tercapainya output dan outcome yang lebih cepat. Terlebih di masa pandemi covid-19 saat ini, belanja pemerintah merupakan instrumen utama untuk menyelamatkan perekonomian dari jurang resesi berkepanjangan.

Dari data Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (OMSPAN), realisasi anggaran pada wilayah Sorong Raya selama kurun waktu tiga tahun terakhir dapat dijabarkan sebagai berikut. Untuk tahun 2017, realisasi anggaran pada Triwulan I sebesar 8,47 persen, Triwulan II sebesar 38,13 persen, Triwulan III sebesar 57,58 persen, dan Triwulan IV sebesar 95,08 persen. Untuk realisasi anggaran Tahun 2018 pada Triwulan I sebesar 10,37 persen, Triwulan II sebesar 31,69 persen, Triwulan III sebesar 53,72 persen dan Triwulan IV sebesar 95,46 persen. Sedangkan realisasi anggaran untuk Tahun 2019 pada Triwulan I sebesar 10,05 persen, Triwulan II sebesar 32,92 persen, Triwulan III sebesar 53,90 persen, dan Triwulan IV sebesar 95,26 persen.

Berdasarkan data realisasi dari OMSPAN tersebut, menunjukkan bahwa tingkat realisasi anggaran yang tinggi selalu terjadi pada setiap triwulan ke empat. Artinya mengalami bergerak melambat di awal tahun dan melonjak tinggi di akhir tahun.

Adapun potret realisasi anggaran yang terjadi pada tahun 2020 dapat terlihat sebagai berikut. Triwulan pertama sebesar 8,99 persen. Triwulan kedua sebesar 30,31 persen. Triwulan ketiga sebesar 69,04 persen. Realisasi hingga sampai 30 November sebesar 81,36 persen.

Melihat historical penyerapan anggaran di atas bahwa realisasi anggaran pada triwulan ke empat berkisar pada angka 95 persen. Untuk mengejar angka penyerapan 95 persen, satuan kerja sebagai pengguna anggaran harus melakukan gaspoll kegiatan sebagai upaya agar realisasi anggaran dapat tercapai. Beberapa upaya yang perlu dikebut sebagai berikut.

Upaya pertama, meningkatkan koordinasi dan sinergi terhadap capaian target yang akan dicapai. Koordinasi dan sinergi dilakukan oleh para pejabat perbendaharaan dengan pihak ketiga. Pejabat perbendaharaan utamanya adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dengan Pejabat Pembuat Komimtmen (PPK). PPK dengan pihak satker menjadi kunci dalam melakukan eksekusi kegiatan. PPK akan mendorong satker untuk memfokuskan pada target capaian terhadap rencana yang sudah disusun. PPK juga bisa serius dalam menyelesaikan kekurangan adminsitratif dalam pengajuan pembayaran. Sehingga diharapkan dapat memberikan stimulus fiskal yang sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Juga bisa dinikmati oleh masyarakat atas outcome yang dihasilkan.

Upaya kedua, melakukan evaluasi atas kinerja capaian output. Para pejabat perbendaharaan segera mereview dan mengevaluasi kembali atas output yang dihasilkan. Evaluasi ini sangat penting untuk dilakukan karena berbanding lurus prestasi kemajuan pekerjaan fisik dengan besaran dana yang akan dibayar kepada pihak ketiga. 

Upaya ketiga, menuntaskan program kerja atau kegiatan yang menjadi prioritas untuk segera dilaksanakan. Namun bagi program atau kegiatannya sudah dilaksanakan maka agar segera diajukan pencairannya. Hal ini akan mendongkrak capaian realisasi.

Upaya keempat, memperhatikan capaian pekerjaan fisik. Bila pekerjaan tersebut masih belum selesai, maka perlu dilakukan penambahan jumlah tenaga kerja. Jumlah tenaga kerja ini sangat menentukan terhadap sisa pekerjaan yang belum selesai. Hal ini mengingat adanya keterbatasan waktu dalam akhir tahun. Selain menambah jumlah tenaga kerja, jam kerja (lembur) perlu juga dilakukan. Hal ini akan memberikan reward bagi tenaga kerja untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum selesai. Pilihan lain yang bisa juga dilakukan dengan kerja melalui shifting (pagi sore, sore malam). Dengan demikian jumlah tenaga kerja ditambah, adanya ekstra time (lembur) dan shifting time diharapkan progress kemajuan pekerjaan fisiknya dapat tercapai.

Upaya terakhir, memperhatikan batasan penyampaian dokumen tagihan di akhir tahun 2020. Hal ini untuk menghindari keterlambatan tagihan kegiatan sehingga kegiatannya tetap terbayar  alias tidak hangus. Pembayaran kepada yang berhak dapat menggunakan mekanisme Tambahan Uang Persediaan kepada bendahara pengeluaran. Mekanisme berikutnya dengan pembayaran langsung kepada rekanan.

Diharapkan dengan adanya upaya peningkatan realisasi belanja pemerintah di atas, dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semoga belanja pemerintah melalui APBN mampu menjadi stimulus untuk peningkatan konsumsi masyarakat dan menggerakan kembali perekonomian masyarakat Indonesia khususnya di Sorong Raya ini.

 

NB: tulisan ini merupakan opini pribadi, bukan mencerminkan kebijakan instansi bertugas.

 

 

Oleh:

Yudha Hadi Brata

Kepala Subbagian Umum KPPN Sorong

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search