Berita

Seputar Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sorong

Banyak Manfaatnya, Transaksi Gunakan Kartu Kredit Pemerintah

   

 

 

Minimalisasi Penggunaan Uang Tunai Dalam Transaksi Keuangan Negara

Di masa pandemi Covid-19 ini, satu langkah pemerintah dalam mengurangi penggunaan uang tunai saat bertransaksi, yakni dengan dihadirkannya Kartu Kredit Pemerintah. Bersama BRI Cabang Sorong, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sorong Rabu Kemarin (7/4) mensosialisasikan program Kartu Kredit Pemerintah di tiga tempat, yakni Saga Supermarket, Kaisar Mandiri dan di Papua Supermarket.

Kepala KPPN Sorong, Juanda menjelaskan, Kartu Kredit Pemerintah adalah alat pembayaran dengan menggunakan kartu yang dapat digunakan satuan kerja (satker) di instansi pemerintah untuk melakukan pembayaran atas transaksi belanja negara yang dapat dibebankan pada APBN, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah.

Dalam hal ini, sebelum menggunakan Kartu Kredit Pemerintah tersebut, setiap satker wajib melunasi kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan/pembayaran tagihan secara sekaligus setelah dilakukan verifikasi rincian tagihan. Pemanfaatan Kartu Kredit Pemerintah ini merupaka upaya Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan simplifikasi dan modernisasi dalam rangka memperbaiki, menyempurnakan, dan menyederhanakan pelaksanaan anggaran.

Sehingga, BRI Cabang Sorong yang merupakan bank pemerintah dan KPPN Sorong melakukan sosialisasi dan edukasi program Kartu Kredit Pemerintah ke beberapa merchant yaitu Saga Supermarket, Kaisar Mandiri dan Papua Supermarket.

Kepala KPPN Sorong, Juanda mengatakan, kegiatan tersebut merupakan edukasi dan sosialisasi program Kartu Kredit Pemerintah dimana Kartu Kredit Pemerintah merupakan bagian dari modernisasi pengelolaan keuangan negara. “ Kartu Kredit Pemerintah yaitu kartu kredit yang diterbitkan oleh bank pemerintah. Diberikan kepada satuan kerja untuk mengelola uang persediaan. Uang persediaan sebelumnya 100%, sekarang dibagi menjadi 2 porsi yaitu 60% tunai dan 40% kartu kredit pemerintah,” jelas Juanda kepada Radar Sorong, Rabu (7/4).

“Jadi si Satker kalau mau belanja pakai uangnya bank dulu baru kita gantikan pada banknya. Kalau tunai kan sudah punya duitnya. Ini dukungan pemerintah sehingga kami di daerah berkolaborasi dengan Bank BRI untuk mensukseskan program ini. Kami ke satuan kerja dan BRI ke nasabahnya. Harapannya dengan sosialisai dan sosialisasi kepada nasabah, satker bisa mengerti bahwa kartu kredit pemerintah tidak dipungut biaya tambahan,” sambungnya.

Tujuan penggunaan kartu kredit pemerintah, yaitu untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, mengurangi potensi fraud dari transaksi secara non tunai, dan mengurangi cnost of fund/idle cash dari penggunaan uang persediaan.

Pemimpin Cabang (Pinca) BRI Sorong, Sukarno mengatakan disaat kondisi saat ini, seiring dengan kebijakan pemerintah khususnya digitalisasi transaksi adalah pengurangan uang tunai. Sudah dinisiasi oleh Pemerintah dalam hal ini satuan kerja dibawah KPPN Sorong.

“Kita kerjasama dengan KPPN ada namanya garbstore artinya aplikasi yang dikelola BRI bisa diakses oleh semua orang. Fungsinya mereka bisa melakukan transaksi terhadap merchant yang terdaftar. Uang persediaan dikurangi diganti dengan kartu kredit maupun kartu debet, supaya memudahkan satker untuk belanja negara,” jelasnya.

Lanjutnya, tentunya kedepan BRI akan menggandeng lebih banyak merchant, supaya satker tidak kesulitan lagi untuk berbelanja dengan berbekal kartu kredit pemerintah atau kartu debet yang diberikan oleh bank. Dari sisi merchant juga akan mendapat keuntungan, yang jelas ada potensi pasar khususnya dari anggaran pemerintah untuk Sorong Raya Rp 2,7 triliun.

“Kalau sekian persen berputar di Sorong akan mempengaruhi ekonomi Kota Sorong terhadap perputaran uang di Kota Sorong yang disalurkan melalui satker-satker di Sorong sekitar 118 satker dan itu merupakan potensi. Bagi outlet yang bermitra dengan pemerintah ayo segera bergabung dengan BRI melauli merchant-merchant tempat pembayaran yang bisa menggunakan transaksi kartu kredit pemerintah, nanti kita bisa jadikan mitra,” katanya.

Untuk merchant-merchant yang telah bergabung atau bermitra dengan BRI sudah 100 merchant. Semakin banyak yang bergabung maka semakin bagus.

“Nah, yang kita lakukan dengan KPPN adalah edukasi secara langsung ke merchant-merchant yang sudah bermitra ke BRI melalui aplikasi marketplace grabstore.

Jadi mereka bisa melakukan penjualan melalui online sistem, bisa juga melalui outlet mereka. Contohnya yang kita lakukan di Saga, Kaisar yang berkaitan dengan percetakandan Papua Supermarket,” pungkasnya.

Asisten Manager Papua Supermarket, Adriana Matiara menyambut baik program baru dari pemerintah karena dapat membantu perputaran dan pertumbuhan ekonomi, di masa pandemi covid-19. Dia berharap dapat dimanfaatkan oleh para satker dari nasabah BRI.

“Menurut saya sangat bagus, artinya bisa menambah omset juga untuk kami. Apalagi sekarang masih masa pandemi covid-19 kita juga belum pulih 100%.

Dengan dukungan pemerintah seperti ini yang bekerjasama dengan bank pemerintah. Harapan kami semua ada pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2021.

Kita juga sudah mengikuti trend jadi pembayaran sekarang bukan hanya pakai tunai tapi bisa juga pakai aplikasi atau digital yaitu secara non tunai. Itu sangat membantu,” tandasnya. (zia)

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Djuanda I Lt. 9
Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1 Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

Search