Tahun 2020, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa berhasil menyalurkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah-sekolah di seluruh Provinsi Jawa Timur sebesar Rp6.129.991.310.000,00 (enam triliun seratus dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) atau setara 97,3% dari alokasi sebesar Rp6.299.865.620.000,00 (enam triliun dua ratus sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus enam puluh lima juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II sebagai institusi vertikal di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan berkedudukan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN). Salah satu tugas dan fungsi BUN adalah menyalurkan dana APBN di daerah dan diantaranya adalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Sesuai dengan amanah Undang-undang No.20 Tahun 2019 tentang APBN TA.2020, serta rekomendasi Direktur Dana Transfer Khusus No.ND-875/PK.3/2020 tanggal 2 Desember 2020.

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler Tahap III Gelombang I Tahun Anggaran 2020 telah disalurkan seluruhnya melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya II. Penyaluran sebesar Rp1.608.507.120.000,00 (satu triliun enam ratus delapan miliar lima ratus tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah) dilakukan langsung dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke rekening 25.352 sekolah di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah peserta didik sebanyak 4.777.179 (empat juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh sembilan). Penyaluran dilakukan pada tanggal 30 September dan 2 Oktober 2020 dengan rincian sebanyak 751 sekolah yang memiliki rekening pada Bank Rakyat Indonesia (BRI), satu sekolah yang memiliki rekening pada Bank Mandiri, dan 24.600 sekolah yang memiliki rekening pada Bank Jatim.

Perkembangan teknologi digital saat ini sangat nyata telah mengubah perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari jasa pengantaran orang/barang, jasa layanan makanan/ minuman, jasa pembelanjaan, jasa kebersihan dan masih banyak lagi. Begitu juga dengan sistem pembayarannya, tidak lagi tergantung dengan uang fisik kartal/giral tetapi cukup dengan scan barcode dengan gadget yang selalu ada di tangan.

Pandemi Covid-19 telah menghantam sektor kesehatan, sosial, ekonomi dan keuangan. Keempat sektor tersebut saling terkait sehingga dalam pengentasannya harus dilakukan secara simultan. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Surabaya 2 sebagai institusi vertikal di bawah Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia yang berkedudukan sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) di daerah. Salah satu tugas dan fungsi BUN di daerah adalah menyalurkan dana APBN di daerah. Pagu dana APBN yang dikelola  KPPN Surabaya II pada tahun 2020 sebesar Rp15,76 triliun yang terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat Rp8,56 triliun dan Belanja Transfer ke Daerah Rp6,90 triliun. Pada masa Pandemi Covid-19 ini APBN menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menjadi tanggung jawab besar bagi KPPN dan Satuan Kerja (Satker) untuk mendayagunakan APBN secara optimal.

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sektor kesehatan, sosial ekonomi dan keuangan. Keempat sektor tersebut saling terkait sehingga dalam pengentasannya harus dilakukan secara simultan. Kementerian Keuangan merespon kondisi ini melalui diterbitkannya PERPPU No. 1 tahun 2020 dan telah disyahkan menjadi UU NO.2 tahun 2020. Produk hukum tersebut digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan langkah – langkah cepat dan luar biasa serta terkoordinasi untuk menghadapi Covid-19.