Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 diarahkan untuk meningkatkan produktivitas nasional dan menjaga keberlanjutan keuangan negara di tengah ketidakpastian perekonomian global, dengan tetap mengoptimalkan peran APBN sebagai instrumen untuk melindungi masyarakat.

Percepatan pelaksanaan program dan kegiatan serta untuk mewujudkan belanja pemerintah yang lebih berkualitas (spending better) dan mendukung pemulihan ekonomi, diperlukan langkah strategis sebagai acuan bagi para menteri, pimpinan lembaga dan kepala daerah dalam melaksanakan berbagai program pembangunan secara kolaboratif, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Arahan Menteri Keuangan melalui Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S- 1047/MK.05/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2023, mengamanatkan 7 pokok penting langkah strategis dalam pelaksanaan anggaran. Salah satunya yaitu meningkatkan kualitas belanja melalui peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja (value for money).

Pada tahun 2023 KPPN Tanjungpinang memiliki pagu belanja yang dikelola sebesar Rp7.988.047.116.000,- yang tersebar pada 34 Kementerian/Lembaga dan BA BUN. Pagu belanja tersebut dibagi menjadi belanja pegawai sebesar Rp1.330.582.536.000,-, belanja barang sebesar Rp1.442.246.878.000,-, belanja modal sebesar Rp920.466.548.000,-, belanja bansos sebesar Rp4.596.000.000,-, dan belanja transfer sebesar Rp4.290.155.154.000,-.

Pagu belanja tahun 2023 mengalami kenaikan yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Pada tahun 2022, pagu belanja yang dikelola adalah sebesar Rp3.788.164.032.000,- sehingga memiliki kenaikan sebesar Rp4.199.883.084.000,- atau sebesar 110,87%. Hal tersebut dikarenakan pada tahun 2023 terdapat Satker baru yang memiliki pagu belanja yang sangat besar dan merupakan Satker strategis di lingkungan Kementerian Pertahanan yaitu Satker Koarmada I dengan pagu belanja total sebesar Rp597.682.673.000,-. Selain itu, adanya tugas baru yang diemban oleh KPPN untuk menyalurkan Dana Alokasi Umum, Dana Insentif Daerah, dan Dana Alokasi Khusus non fisik dengan total dana transfer pada tahun 2023 sebesar Rp4.290.155.154.000,-.

Atas pagu belanja tersebut, Satker mempertanggungjawabkan belanja atas kegiatan yang telah dilaksanakan pada bulan Januari 2023. Berdasarkan data OMSPAN, realisasi pada bulan Januari 2023 sebesar Rp528.594.422.977,- atau sebesar 6,62% dari total pagu belanja dengan rincian pagu belanja pegawai sebesar Rp.66.030.279.335,-, belanja barang sebesar Rp22.067.426.023,-, belanja modal sebesar Rp3.893.118.919,-, belanja transfer sebesar Rp436.603.598.700,-.

Terdapat sebanyak 28 Satker dengan kewenangan Dekonsentrasi dan 8 Satker dengan kewenangan Tugas Pembantuan yang menjadi Satker mitra KPPN Tanjungpinang dengan masing-masing total pagu DIPA sebesar Rp29.214.082.000,- dan Rp 25.879.376.000,- dengan blokir pagu sebesar Rp10.918.338.000,- dan Rp25.879.376.000,- dengan blokir pagu sebesar Rp448.867.000,-. Sampai dengan 31 Januari 2023 untuk 36 Satker tersebut belum memiliki realisasi anggaran.

Rendahnya realisasi pada bulan Januari 2023 disebabkan adanya beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) pada Satker Kementerian Agama belum dapat dilaksanakan dikarenakan banyaknya laporan yang belum diselesaikan oleh para penerima sehingga pembayaran TPG tersebut belum dapat direalisasikan. Perkiraan akan direalisasikan pada bulan April 2023 atau setelah semua laporan TPG telah selesai disampaikan dengan lengkap dan benar.
2. Pembayaran tunjangan kinerja bulan Januari yang dibayarkan setelah bulan berkenaan berakhir.
3. Proses pengadaan sedang berlangsung sehingga progress pembayaran untuk kontrak belum dapat dilakukan.
4. Pembayaran penghasilan PPNPN Januari yang dibayarkan setelah bulan berkenaan berakhir.
5. Adanya beberapa kegiatan bulan Januari yang dibayarkan melalui UP sehingga realisasi dihitung pada saat Satker mengajukan pertanggungjawaban melalui SPM GUP dibulan Februari dan menjadi realisasi bulan Februari.
6. Beberapa Satker Dekonsentrasi (DK) dan Tugas Pembantuan (TP) terdapat pergantian pejabat perbendaharaan sehingga menunggu surat keputusan penunjukan baik itu dari Kementerian maupun dari Gubernur selesai ditetapkan.
7. Terdapat blokir pada pagu belanja dikarenakan adanya dokumen yang harus dilengkapi oleh Satker terutama untuk Satker DK/TP.
8. Belum adanya petunjuk teknis kegiatan dari Kementerian/Lembaga.
9. Pertanggungjawaban pelaksanaan tahapan pemilu untuk badan ad hoc belum dapat direalisasikan karena belum dilakukan penunjukan Bank untuk pembukaan Rekening Dana Pemilu (RDP).

PENDAPATAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hadir sebagai bentuk pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara yang menjadi penerimaan pemerintah pusat diluar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme APBN. Instansi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik memberikan layanan yang menghasilkan PNBP dan disetorkan ke kas negara. KPPN Tanjungpinang berperan dalam hal penerimaan negara melalui Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai pihak yang menatausahakan PNBP. Pada satuan kerja lingkup KPPN Tanjungpinang telah diperoleh PNBP per 31 Januari 2023 sebesar Rp24.994.025.871,- yang terdiri dari Satker di wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebesar Rp2.151.392.646,-, Satker di Kota Tanjungpinang sebesar Rp17.695.958.550,-, Satker di Kabupaten Bintan sebesar Rp2.629.035.151,-, Satker di Kabupaten Natuna sebesar Rp328.177.387,-, Satker di Kabupaten Lingga sebesar Rp1.874.726.770,-, dan Satker di Kabupaten Anambas sebesar Rp314.735.367,-.

DANA TRANFER

Dalam APBN tahun 2023 difokuskan untuk mendorong dan memperbaiki produktivitas dalam rangka mendukung transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan melalui penguatan reformasi struktural untuk meningkatkan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia), percepatan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, dan meningkatkan efisiensi belanja barang non prioritas. Dana Transfer Ke Daerah (TKD) yang merupakan bagian dari APBN 2023 telah berpedoman kepada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). UU HKPD No.1 tahun 2022 yang menggantikan UU Nomor 33 Tahun 2004 bertujuan untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien, serta mengatur tata kelola hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Dana Transfer ke Daerah (TKD) terdiri atas:

• Dana Bagi Hasil (DBH)
• Dana Alokasi Umum (DAU)
• Dana Alokasi Khusus (DAK)
• Dana Otonomi Khusus
• Dana Keistimewaan
• Dana Desa (DD)

Pada tahun 2023, KPPN Tanjungpinang selaku Satker BA BUN penyalur dana transfer memiliki pagu belanja transfer dengan total Rp4.290.155.154.000,-. Total pagu tersebut dibagi menjadi 6 dana transfer dengan rincian Dana Alokasi Umum sebesar Rp3.352.001.183.000,-, Dana Bagi Hasil sebesar Rp938.153.971.000,-, Dana Desa sebesar Rp181.400.197.000,-, Dana Insentif Fiskal sebesar Rp53.048.479.000,-, Dana Alokasi Khusus Fisik sebesar Rp662.513.879.000,-, dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik sebesar Rp674.533.929.000,-.

KPPN Tanjungpinang menyalurkan belanja transfer ke 6 pemerintah daerah dengan masing-masing alokasi pagu yaitu Provinsi Kepulauan Riau dengan alokasi sebesar Rp2.068.784.953.000,-, Kabupaten Bintan sebesar Rp750.220.562.000,-, Kabupaten Natuna sebesar Rp866.435.323.000,-, Kabupaten Lingga sebesar Rp760.022.728.000,-, Kabupaten Anambas sebesar Rp749.996.840.000,-, dan Kota Tanjungpinang sebesar Rp666.191.232.000,-. Pagu per masing-masing pemerintah daerah memiliki peningkatan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2022 dikarenakan pada tahun 2022 KPPN hanya menyalurkan Dana Alokasi Khusus Fisik dan non Fisik serta Dana Desa.

Sampai dengan 31 Januari 2023, realisasi penyaluran dana transfer dari DAU dan DBH sebesar Rp436.603.598.700,- dengan rincian untuk Provinsi Kepulauan Riau disalurkan sebesar Rp165.229.832.600,-, Kabupaten Bintan sebesar Rp65.713.134.800,-, Kabupaten Natuna sebesar Rp49.242.637.100,-, Kabupaten Lingga sebesar Rp50.825.819.150,-, Kabupaten Anambas sebesar Rp46.281.710.700,-, dan Kota Tanjungpinang sebesar Rp59.310.464.350,-.

Kamis, 16 Februari 2023, KPPN Tanjungpinang menyelenggarakan KPPN Tanjungpinang Awards secara hybrid pada Aula Lantai IV Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau dan melalui Zoom Meeting serta YouTube KPPN Tanjungpinang. Peserta kegiatan ini berjumlah 85 peserta yang hadir secara luring dan yang hadir secara daring dengan total 206 satuan kerja dan 6 Pemerintah Daerah Lingkup KPPN Tanjungpinang.

Dalam keynote speech Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Indra Soeparjanto menyampaikan apresiasi kepada Bapak/Ibu Kuasa Pengguna Anggaran yang sangat concern dan fokus dalam mengawal pengelolaan APBN sehingga pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran meraih hasil yang baik dengan nilai rata-rata 94,35. Kami berharap kinerja yang sudah baik ini dapat terus ditingkatkan dan menjadi motivasi dalam membangun sinergi untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi di tahun 2023.

Kegiatan KPPN Tanjungpinang Awards dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi atas kinerja baik yang sudah dilakukan kerja mitra KPPN Tanjungpinang pada tahun anggaran 2022 yang lalu. Selain itu kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja pada tahun anggaran 2023.

Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan anggaran, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tipe A1 Provinsi Tanjungpinang telah melakukan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun 2022 terhadap 206 satuan kerja mitra kerja KPPN Tanjungpinang yang antara lain difokuskan pada capaian setiap nilai indikator pada Indikator Kinerja Pelaksanaan Angaran (IKPA). Sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 Tentang Reformulasi IKPA, pada tahun 2022 Indikator Penilaian IKPA terdiri dari 8 Indikator yang dibagi menjadi 3 Aspek yaitu  :

1. Aspek Kualitas Perencanan Anggaran terdiri dari :
   1. Indikator Revisi DIPA
   2. Deviasi Halaman III DIPA
2. Kualitas pelaksanaan anggaran terdiri dari :
   1. Penyerapan anggaran
   2. Belanja Kontraktual
   3. Penyelesaian Tagihan
   4. Pengelolan UP dan TUP
   5. Dispensasi SPM
3. Kualitas Hasil pelaksanaan anggaran terdiri dari Indikator Capaian output.

Berdasarkan hasil evaluasi dari 8 indikator tersebut, KPPN Tanjungpinang memberikan berbagai penghargaan kepada satker yang telah melakukan pengelolaan anggaran terbaik di tahun 2022. Penghargaan tersebut telah dibagi dalam 13 kategori ditambah 1 kategori petugas satuan kerja teraktif.

“Tentu kinerja yang baik ini tidak lepas dari sinergi antara seluruh Pengelola Keuangan pada satuan kerja dengan KPPN Tanjungpinang selaku Kuasa BUN di Daerah”, ujar Teguh Irwono, Kepala KPPN Tanjungpinang.

Diharapkan dengan adanya perghargaan ini dapat menjadi semangat dan motivasi bagi kita semua untuk dapat menjaga dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di tahun anggaran 2023.

Dalam Rapat Pimpinan yang dilaksanakan pada 19 Desember 2022, Dirjen Perbendaharaan Bapak Astera Astera Primanto Bhakti memberikan arahan  bahwa akan dibentuk shadow organization dan kantor wilayah sebagai CEO Treasury, bidang-bidang akan diubah Namanya. Dalam hal ini, KPPN akan fokus ke operasional yang bersifat sangat technical serta akan berperan sebagai frontliner Kemenkeu dan financial advisor di daerah.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kompetensi pejabat dan pegawai Kanwil-KPPN terkait pengelolaan keuangan APBD dan pengelolaan keuangan daerah serta meningkatkan sinergi dan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam rangka penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah, KPPN Tanjungpinang melaksanakan kegiatan Crash Program Pengelolaan Keuangan Daerah pada hari Kamis, tanggal 26 Januari 2023 bertempat di Ruang Rapat KPPN Tanjungpinang dan dihadiri oleh seluruh pejabat dan pegawai KPPN Tanjungpinang.

Pemarapan terkait mekanisme pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi Kepulauan Riau disampaikan oleh Bapak Zikrianul Fitrah, Kasubbid Perbendaharaan I selaku narasumber pengelolaan keuangan daerah dan perwakilan dari BKAD Provinsi Kepulauan Riau. dalam paparannya, beliau menjelaskan terkait peran dan pembagian tugas pengelola keuangan daerah dilanjutkan dengan penjelasan terkait siklus pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah serta Kebijakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap penggunaan UP, GU, dan TU.

“Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih. Cara pembayaran belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 adalah dengan mekanisme LS dan/atau UP/GU, TU (termasuk pembayaran uang muka maupun sisanya). Apabila tidak melengkapi administrasi maka kuasa BUD tidak akan menerbitkan surat perintah pencairan dana” ujarnya.

Beliau juga menjelaskan bahwa pada tahun 2023 ini Kartu Kredit Pemerintah Daerah atau KKPD akan mulai diimplementasikan sebagaimana yang telah diimplementasikan terlebih dahulu oleh Kementerian Keuangan. KKPD adalah Kartu Kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, setelah kewajiban pembayaran pemegang Kartu dipenuhi oleh Bank penerbit Kartu Kredit.

Secara umum, Pengelolaan Keuangan Daerah memiliki siklus yang hampir sama dengan pengelolaan keuangan negara. Semoga dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi dan koordinasi antara KPPN Tanjungpinang dan Pemerintah Daerah dalam rangka penguatan hubungan keuangan pusat dan daerah. Diharapkan kedepannya kerja sama antara Kementerian Keuangan khususnya KPPN Tanjungpinang dengan Pemerintah Daerah di lingkup kerja KPPN Tanjungpinang dapat terus berlangsung dengan baik.

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan merupakan unit terdepan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam memberikan pelayanan public dengan wilayah kerja Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas.KPPN Tanjungpinang menyelenggarakan tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan Kuasa Bendaharawan Umum Negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pandemi COVID-19 berdampak pada perubahan pelayanan yang semula dapat dilakukan secara tatap muka diubah menjadi pelayanan secara daring. Perubahan proses pelayanan ini secara tidak langsung juga mengubah cara kerja para Pejabat dan Pegawai KPPN Tanjungpinang. Guna mendukung visi KPPN Tanjungpinang yaitu, “Menjadi Pengelola Perbendaharaan Daerah yang Profesional, Modern, dan Akuntabel”, maka para Pejabat dan Pegawai KPPN Tanjungpinang bersinergi untuk memberikan hasil terbaik.

Berdasarkan evaluasi kinerja tahun 2022, secara keseluruhan kinerja KPPN Tanjungpinang sudah baik, di mana Nilai Kinerja Organisasi (NKO) adalah sebesar 108,27. Dari 20 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu Three KPPN Tanjungpinang tahun 2022, seluruhnya telah berstatus hijau (memenuhi target yang telah ditetapkan). Adapun rincian capaian untuk setiap IKU pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Pencapaian kinerja tersebut juga didukung oleh alokasi anggaran yang memadai. Pada tahun 2022, KPPN Tanjungpinang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp1.926.237.459 atau mencapai 99,96% dari total pagu sebesar Rp1.926.984.000. Disamping kinerja utama, KPPN Tanjungpinang juga melaksanakan kinerja lainnya yang mendukung tugas dan fungsi KPPN Tanjungpinang. Selain itu, selama tahun 2022 KPPN Tanjungpinang juga memperoleh beragam penghargaan. Diharapkan kinerja dan prestasi ini dapat terus ditingkatkan di masa yang akan datang.

Berikut kami lampirkan Laporan Kinerja KPPN Tanjungpinang Tahun 2022 yang dapat diakses pada tautan https://bit.ly/LAKIN2022-KPPNTanjungpinang

Selasa, 31 Januari 2023, Kepala KPPN Tanjungpinang Bapak Teguh Irwono melaksanakan penandatangan Perjanjian Kinerja tahun 2023 dihadapan Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau. Kegiatan penandatangan Perjanjian Kinerja tahun 2023 tersebut dilaksanakan di Aula Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau.   Setelah selesai melakukan prosesi penandatanganan perjanjian kinerja bersama Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya Kepala KPPN Tanjungpinang bersama seluruh pejabat dan pegawai lingkup KPPN Tanjungpinang melaksanakan penandatangan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau sebelumnya dikenal dengan istilah Kontrak Kinerja. Acara dilaksanakan di Ruang Rapat KPPN Tanjungpinang. Proses penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai diawali oleh seluruh pejabat pengawas, fungsional di hadapan Bapak Tegur Irwono selaku Kepala KPPN Tanjungpinang. Kemudian dilanjutkan dengan dengan penandatanganan Sasaran Kinerja Pegawai oleh perwakilan pelaksana dari masing-masing seksi dihadapan Kepala Seksi dan Pada kesempatan yang sama, para pejabat pengawas turut serta memaparkan masing-masing sasaran kinerja mereka.

Acara Kemudian dilanjutkan dengan arahan Kepala KPPN Tanjungpinang. Dalam arahannya beliau menyampaikan kepada para pejabat dan pegawai agar encana dan target kinerja yang telah ditetapkan untuk masing-masing pegawai dapat tercapai dengan hasil yang maksimal dan melebihi target yang ditetapkan. Penandatangan perjanjian kinerja dan sasaran kinerja pegawai (SKP) merupakan bentuk komitmen dalam meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik serta merupakan awal pelaksanaan dari tugas dan fungsi yang dimiliki jajaran lingkup KPPN Tanjungpinang

Dana Desa merupakan bagian dari belanja negara yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai bagian dari dana Transfer ke Daerah (TKD) kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi/Kota/Kabupaten dan Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, Dana Transfer ke Daerah (TKD) terdiri atas: Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Kebijakan Umum Transfer ke Daerah TA 2023 antara lain meningkatkan sinergi kebijakan fiscal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah (melalui desain TKD yang dapat berfungsi sebagai counter-cyclical policy); memperkuat kualitas pengelolaan TKD yang terarah, terukur, akuntabel dan transparan; meningkatkan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power) dengan tetap menjaga iklim investasi, kemudahan berusaha, dan kesejahteraan masyarakat; mendorong pemanfaatan instrument pembiayaan untuk mengatasi keterbatasan kapasitas fiscal dan kebutuhan percepatan pembangunan melalui pemanfaatan creative financing (pinjaman daerah, penerbitan obligasi daerah), melakukan integrated funding (kerja sama pembangunan antar daerah, hibah daerah, sinergi belanja K/L, TKD, dan APBD), pengembangan pembiayaan berkelanjutan.

Pelaksanaan kebijakan DAK Fisik yang merupakan salah satu dana TKD yang berbasis kontrak yang dimaksudkan untuk menekan idle cash ini diatur melalui PMK no. 198/PMK.07/2021 tentang pengelolaan DAK Fisik yang secara garis besar mengatur bahwa penyaluran DAK Fisik adalah berdasarkan kontrak dan nilai BAST, kemudian penyaluran dilakukan secara bertahap berdasarkan prestasi kinerja pengelolaan DAK Fisik yaitu kinerja penyerapan anggaran dan capaian outputnya. Sedangkan untuk simplifikasi penyaluran DAK Fisik yang nilainya dibawah 1 M disalurkan secara sekaligus.

Sementara untuk penggunaan Dana Desa secara umum diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan No. 201/PMK.07/2022 tentang Dana Pengelolaan Dana Desa dimana Dana Desa ditentukan penggunaanya untuk program perlindungan sosial berupa BLT Desa sebesar minimal 10 % paling banyak 25 desa, program ketahanan pangan dan hewani minimal 20 % termasuk pembangunan lumbung pangan desa, Dana operasional pemerintah desa paling banyak 3 % dari anggaran Dana Desa dan program prioritas lainnya.

Rata-rata penyaluran Dana Transfer ke Daerah di lingkungan Pemda mitra KPPN Tanjung Pinang sudah bagus realisasi DAK Fisik TA 2022 sebesar Rp. 214.555.202.037 atau 94.3% dari anggaran sebesar Rp. 455.094.893.414. Terdiri dari Reguler Rp. 394.321.690.523 dan Penugasan Rp. 60.773.202.892. Realisasi DAK Fisik dari 45 subbidang terdapat 2 subbidang yang tidak mendapatkan penyaluran DAK Fisik tahap III dikarenakan dari penyaluran Tahap I dan II sudah cukup utk membiayai kegiatan pada subbidang tersebut. Sedangkan Dana Desa dengan total pagu sebesar Rp. 174.057.873.734 atau sebesar 99.4% dari pagu. Kabupaten Lingga memiliki realisasi tertinggi yaitu Rp. 58.018.826.114.

diharapkan penyaluran DAK Fisik, DAK Non Fisik dan Dana Desa menjadi lebih transparan dan akuntabel serta tepat waktu, serta dengan DTDD akan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga cita-cita bersama untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat, dengan demikian kita akan segera pulih dan bangkit Bersama.