Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Efektivitas organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak hal-hal yang mencederai nilai-nilai integritas sangat tergantung pada komitmen seluruh elemennya. Sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kemeterian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen menjaga dan memperbaiki penerapan budaya integritas melalui pelaksanaan tugas kepatuhan internal dan pengembangan pedomannya. Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto saat membuka Town Hall Meeting Kerangka Penguatan Integritas DJPb 2020 yang diselenggarakan di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan di Jakarta dan diikuti secara daring oleh para pegawai Ditjen Perbendaharaan dari tempat bertugas masing-masing, Rabu (16/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) telah disiapkan untuk menghimpun dan menyediakan dana murah berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan rakyat, dalam rangka memenuhi kebutuhan rumah yang layak dan terjangkau. Salah satu proses yang perlu dilalui adalah serah terima aset Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan (Bapertarum) PNS yang telah dilikuidasi per tahun 2018 dan perannya diambil alih oleh Badan  Pengelola (BP) Tapera. BP Tapera membawa misi lebih luas untuk seluruh rakyat Indonesia dengan prinsip gotong royong.

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- "Pemerintah senantiasa berupaya meningkatkan penerimaan negara melalui berbagai kebijakan ekstensifikasi dan intensifikasi. Selain itu juga melalui perbaikan sistem, antara lain digitalisasi sistem pembayaran. Modernisasi sistem penerimaan negara bertujuan meningkatkan kolektibilitas, memudahkan bagi penyetor, dan beradaptasi dengan perkembangan. Pungutan pajak, bea cukai, PNBP, dan lainnya tidak hanya harus memenuhi prinsip keadilan, kepastian, dan efisiensi, tetapi juga harus memenuhi prinsip kepraktisan, kecepatan, kenyamanan, dan keamanan bagi penyetor," jelas Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto saat memberikan keynote speech dalam webinar Fintech Talk: Peran Fintech dan e-Commerce dalam Mendukung Digitalisasi Modul Penerimaan Negara, Selasa (15/12).

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Tarif pungutan ekspor produk kelapa sawit mengalami penyesuaian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 191/PMK.05/2020 tentang Perubahan PMK Nomor 57/PMK.05/2020 tentang Tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS). Pengenaan tarif baru tersebut mulai berlaku pada 10 Desember 2020.