Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Kementerian Keuangan berperan aktif mengoptimalkan sumber daya agar dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan. Kebijakan fiskal yang tertuang dalam APBN maupun APBD harus memiliki peran strategis dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, menstimulasi dunia investasi, dan memastikan pembangunan yang merata dan berkeadilan di seluruh Indonesia. Hal ini terungkap dari sambutan Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam Kick Off Kerja Sama/Kemitraan dan Pendampingan dengan Pemerintah Daerah di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang dilaksanakan secara daring dari tiga kota yaitu Jakarta, Jayapura, dan Manokwari, Selasa (17/11).
"Harmonisasi dan sinkronisasi pembangunan daerah yang dibiayai oleh APBN dan APBD harus ditujukan untuk meningkatkan daya dorong dan optimalisasi penggunaan sumber daya fiskal yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk itu, perlu ada penguatan sinergi, koordinasi, dan kerja sama yang erat antara instansi pusat dengan daerah," ungkap Andin.
Reformasi dan transformasi pengelolaan keuangan negara baik di pusat maupun di daerah telah menunjukkan hasil yang signifikan sejak terbitnya Undang-Undang Keuangan Negara maupun Undang-Undang Otonomi Daerah, tetapi potensi perbaikan masih terbuka agar pengelolaan keuangan negara semakin optimal. "Upaya perbaikan harus dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah, oleh karena itu kegiatan ini kita laksanakan. Fokusnya adalah pada peningkatan tata kelola dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur keuangan negara," tegas Andin dalam kegiatan yang diikuti oleh para bupati, sekda, dan pejabat organisasi perangkat daerah Provisi Papua dan Papua Barat serta pejabat kantor pusat maupun kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan ini.
Perwakilan dari Pemerintah Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat pun menyambut baik program tersebut. Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan, Elsye P. Rumbekwan, yang mewakili Wakil Gubernur Papua dalam kegiatan tersebut mengungkapkan pentingnya membangun kemitraan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan alokasi yang besar secara profesional dan akuntabel agar tercipta pengingkatan pembangunan dan perputaran ekonomi daerah. Adapun Staf Ahli Gubernur Papua Barat Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Nicolas Uttung Tike, yang mewakili Wakil Gubernur Papua Barat menyoroti perlunya pengalaman Ditjen Perbendaharaan dibagikan melalui program kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka akselerasi belanja dan penanganan pandemi yang efektif, efisien dan akuntabel di daerah.
Forum kerja sama juga dapat menjadi sarana menjaring informasi sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pemerintah pusat agar selaras dengan kebijakan pemerintah daerah. "Forum ini pun dapat menjadi model yang mungkin akan diterapkan dengan provinsi lain, tentu saja kita sesuaikan dengan karakteristik daerah masing-masing," sebut Direktur Sistem Perbendaharaan Ditjen Perbendaharaan Agung Yulianta dalam kesempatan yang sama.
Rangkaian kegiatan kerja sama kemitraan dan pendampingan ini, yang berlangsung selama dua hari yaitu 17 s.d. 18 November 2020 diselenggarakan sharing session spengelolaan keuangan negara, pendampingan, focus group discussion, dan studi banding/benchmarking secara daring.
