Komisi XI DPR dan Dirjen Perbendaharaan Pantau Penyaluran Program Pemerintah kepada UMKM Selama Masa Pandemi

Selamat sore #MitraPerbendaharaan dan #InsanPerbendaharaan,

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terdampak Pandemi Covid-19. Berhentinya aktivitas ekonomi menyebabkan banyak pelaku usaha yang mengalami penurunan pendapatan, bahkan harus menutup usahanya. Hal ini menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk lembaga tinggi negara. Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh Wakil Ketua Amir Uskara melakukan kunjungan kerja dalam rangka pengawasan terkait dukungan Pemerintah kepada pelaku UMKM dalam masa Pandemi COVID-19, khususnya di wilayah Provinsi Banten, Jumat (27/11). Kunjungan dipusatkan di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Rombongan didampingi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto serta sejumlah pejabat eselon II lingkup Kementerian Keuangan.

 
 

Kondisi pandemi menimbulkan kesulitan cash-flow pada UMKM yang apabila tidak segera diatasi dapat menimbulkan kredit bermasalah/macet. Padahal, UMKM merupakan sektor yang berkontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, tepatnya mencapai 61%. Kenaikan non-performing loan (NPL) akan berdampak pada penurunan solvency dan permasalahan likuiditas keuangan di Lembaga Pembiayaan, khususnya Lembaga Keuangan Bank dan Non-Bank yang memberikan pembiayaan kepada UMKM. Oleh karenanya, Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) antara lain berupa kebijakan relaksasi penyaluran kredit program pemerintah (Pembiayaan UMi dan KUR), penyaluran subsidi bunga dan bantuan pemerintah, serta penempatan dana pada perbankan.

"Pemerintah berupaya untuk terus menjaga turning point dan momentum pemulihan ekonomi. Dalam hal ini, pemerintah terus berupaya mengoptimalkan dan mengakselerasi program Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) melalui berbagai kebijakan terobosan, antara lain, penyederhanaan peraturan dan proses administrasi, percepatan proses penyelesaian regulasi dan revisi DIPA untuk inisiatif baru, percepatan penyerapan, serta penguatan koordinasi antarinstansi dan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah juga melakukan reklastering agar Program PC-PEN lebih optimal dalam pelaksanaannya," jelas Andin.

Dalam kunjungan kerja tersebut, Komisi XI DPR RI berdialog langsung dengan perwakilan UMKM yang dihadirkan ke lokasi, juga perwakilan penyaluran program kredit pemerintah, perwakilan dari Bank HIMBARA, serta Lembaga Keuangan yang turut berpartisipasi dalam penyaluran subsidi bunga/margin PEN.

#DJPbkawalAPBN #MengawalAPBNIndonesiaMaju #IndonesiaLawanCovid19
#EkonomiBangkit

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search