Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Sebagai respons atas dampak pandemi COVID-19, postur APBN diubah secara signifikan. Hal ini untuk memenuhi peran APBN sebagai instrumen kebijakan countercyclical, yaitu mendorong pemulihan ekonomi yang sempat mengalami perlambatan. Diperlukan inovasi dan kreativitas dalam mengelola APBN dalam masa yang penuh tantangan ini, termasuk dalam pengelolaan kas. Demikian diungkapkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan Tutup Kas 2020 yang diselenggarakan oleh Ditjen Perbendaharaan, Rabu (30/12).
"Konsekuensinya, di dalam pengelolaan perbendaharaan termasuk pengelolaan kas, perlu fleksibilitas, kelincahan, kecepatan, tetapi juga tetap akuntabel dan terkendali. Tantangannya, desain APBN berubah, belanja negara meningkat, sedangkan penerimaan negara mengalami penurunan," ungkap Menkeu dalam kegiatan daring yang diikuti juga oleh para pejabat tinggi madya Kementerian Keuangan dan pejabat tinggi pratama lingkup Ditjen Perbendaharaan ini.
"Ditjen Perbendaharaan adalah salah satu direktorat yang paling cepat melakukan banyak sekali perubahan. Terima kasih, dan saya berharap seluruh jajaran Ditjen Perbendaharaan melakukan perbaikan terus-menerus. Misalnya, proyeksi arus kas atau cash planning information network (CPIN) dengan teknologi informasi, saya harap benar-benar andal, kredibel, dan aman. Cash mismatch juga harus terus diminimalkan. Ini berarti proyeksi dari sisi penerimaan dan belanja harus semakin akurat. KPPN harus mampu mengenali behavior satker, sehingga bisa memberikan informasi yang makin tepat waktu, tepat kualitas, dan akurat," pesan Menkeu. Menkeu pun mengapresiasi upaya Ditjen Perbendaharaan dalam merekam ilmu dan praktik pengelolaan APBN termasuk pengelolaan kas negara misalnya dalam bentuk buku, sehingga nantinya dapat digunakan sebagai contoh termasuk untuk negara-negara lain yang ingin belajar.
Direktur Jenderal Perbendaharaan Andin Hadiyanto pada kesempatan yang sama menyampaikan sejumlah strategi Dirjen Perbendaharaan dalam mendorong percepatan belanja pada kuartal ketiga 2020 di tengah dampak pandemi, seperti memajukan rencana belanja yang semula untuk kuartal keempat untuk mengurangi risiko over liquidity.
"Strategi cash forecast kita pada tahun 2020 ini berfokus pada tiga hal: membuat akurasi proyeksi terhadap pencairan dana belanja pemerintah; ketepatan waktu pemenuhan arus kas masuk; dan pengendalian saat terjadi mismatch. Pengelolaan kas negara juga dilakukan dengan berbagai kebijakan dan dukungan sistem teknologi informasi, misalnya CPIN, digital payment system Tambahan Uang Persediaan (TUP), optimalisasi Modul Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) pada berbagai inovasi penyetoran penerimaan negara, penerimaan negara melalui LPL fintech dan e-commerce yang mencapai Rp1,5 triliun dengan 423 ribu transaksi, serta SP2D online yang mempercepat setoran pajak belanja pemda masuk ke kas negara," jelas Andin. 
Tutup kas akhir tahun 2020 ini juga menandai rekonsiliasi dan konsolidasi saldo kas di Bank Indonesia, dari 9 rekening Kas Umum negara, 64 rekening Khusus Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN), dan 11 Rekening Permerintah Lainnya. Selain itu, dalam rangkaian kegiatan Tutup Kas 2020 ini juga diresmikan Kantin Tresuri yang telah menerapkan protokol kesehatan sebagai bentuk optimalisasi Pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) hasil kerja sama dengan Dharma Wanita Persatuan Ditjen Perbendaharaan.
Pagi tadi, Menkeu pun telah melaksanakan agenda tahunan video conference dengan pejabat tinggi madya dan pratama Kemenkeu dari seluruh Indonesia. Pada kegiatan tersebut, perwakilan dari setiap regional instansi vertikal Kemenkeu termasuk para Kepala Kanwil DJPb menyampaikan laporan secara daring mengenai pelaksanaan tugas dan program masing-masing, khususnya dalam penanganan dampak pandemi.
