Realisasi Belanja APBN 2020 Terkait Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat Sampai Dengan 30 Oktober 2020

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Percepatan realisasi dari stimulus fiskal APBN membuat ekonomi berangsur-angsur membaik. Belanja pemerintah di triwulan III juga sudah meningkat signifikan, terutama realisasi bantuan sosial dan UMKM di program PEN. Ini sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Keuangan di Jakarta, Minggu (01/11). Pemerintah akan mengoptimalkan belanja APBN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi kuartal IV. Diharapkan, kuartal IV-2020 akan lebih baik, dengan dukungan kebijakan moneter dari Bank Indonesia dan aktivitas masyarakat yang kembali berjalan karena kebijakan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dengan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Fokus utama Pemerintah pada masa pandemi ini adalah untuk menyelamatkan hidup dan penghidupan masyarakat (live and livelihood). Masyarakat dapat memberikan dukungan bagi pemulihan sektor kesehatan maupun ekonomi dengan cara tetap mematuhi protokol kesehatan, berbelanja produk dalam negeri, kreatif dalam menciptakan atau memodifikasi usaha, serta saling membantu. Di antara percepatan realisasi yang dilaksanakan pemerintah adalah untuk sektor kesehatan, misalnya belanja penanganan Covid-19 lainnya (klaim biaya perawatan, alkes, obat pasien, layanan laboratorium Balitbangkes, dll) yang terdapat pada beberapa kementerian yang sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020 terealisasi sebesar Rp19,62 triliun. Bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pun telah terealisasi sebesar Rp1,92 triliun. Adapun realisasi insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat per tanggal 30 Oktober 2020 adalah sebesar Rp2,20 triliun dan realisasi santunan kematian nakes sebesar Rp29,4 miliar.

Untuk cluster perlindungan sosial, belanja bantuan sosial (bansos) dari APBN dimaksudkan untuk bisa membantu masyarakat khususnya kelas menengah ke bawah memenuhi kebutuhan sehari-hari. Dengan kebutuhan pokok yang terpenuhi, pendapatan dari sumber lainnya dapat digunakan untuk ikut mendorong pergerakan ekonomi lewat belanja masyarakat di UMKM.

Program seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih terus diberikan. Agar tepat sasaran dan terus memberikan manfaat, pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan atau perluasan program. Masih untuk cluster perlindungan sosial, program Kartu Prakerja telah disalurkan hingga per tanggal 30 Oktober telah mencapai realisasi sebesar Rp19,87 triliun dengan jangkauan 5,59 juta peserta.

Realisasi APBN 2020 secara keseluruhan maupun program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sudah mengalami akselerasi yang signifikan dan diharapkan terus meningkat pada bulan November dan Desember. Perbaikan ekonomi domestik diharapkan akan terjadi secara bertahap. Untuk mendukung agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dapat terus bangkit dan ikut mendorong roda perekonomian, pemerintah terus menyalurkan subsidi program yang sudah berjalan selama ini dengan penambahan sejumlah relaksasi ataupun kemudahan. Subsidi bunga KUR dan non-KUR per tanggal 30 Oktober 2020 telah terealisasi sebesar masing-masing Rp1,69 triliun dan Rp2,88 triliun.

Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau juga sering disebut sebagai BLT UMKM pun masih terus disalurkan sampai dengan akhir tahun ini, yang per tanggal 30 Oktober 2020 telah disalurkan sebesar Rp21,97 triliun untuk 9,15 juta pelaku usaha. Penyaluran BPUM dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang antara lain dihimpun dari dinas koperasi di masing-masing daerah. Dengan mekanisme hibah (bukan pinjaman), diharapkan bantuan ini dapat lebih leluasa digunakan oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Bagi pekerja/buruh juga terus dicairkan bantuan subsidi upah (BSU) dari kas negara ke rekening Kementerian Ketenagakerjaan yang realisasinya telah mencapai sebesar Rp14,88 triliun untuk 12,40 juta orang pekerja/buruh, dengan penyalurannya didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan.

Di tengah fokus penanganan Covid-19, sejumlah infrastruktur maupun fasilitas umum tetap dibangun dan dipelihara melalui sarana Program Padat Karya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Program ini juga sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat.

Detail realisasi belanja pemerintah dimaksud dapat disimak pada infografis di berikut.

Data: Direktorat Pelaksanaan Anggaran @ditpa_djpb dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi @direktoratsmi.

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search