Realisasi Belanja APBN 2020 Terkait Penanganan Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Masyarakat Sampai Dengan 6 November 2020

Jakarta,djpb.kemenkeu.go.id,- Upaya pemerintah dalam mendorong belanja negara dan pelaksanaan program PEN sebagai satu upaya countercyclical dengan instrumen APBN telah memberikan hasil yang signifikan. Belanja negara memberi kontribusi pemulihan pertumbuhan ekonomi dalam komponen konsumsi pemerintah maupun komponen konsumsi rumah tangga melalui belanja bantuan sosial dan subsidi. Juga belanja modal memberikan kontribusi pada komponen investasi. Ini sebagaimana diungkapkan Menteri Keuangan pada Kamis (05/11) di Jakarta.

Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data bahwa pada triwulan III 2020 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar -3,49% (yoy); membaik dari triwulan sebelumnya yang sebesar -5,32%. Hal ini menunjukkan proses pemulihan dan pembalikan arah (turning point) aktivitas ekonomi nasional.

Di antara upaya pemerintah yang telah dilaksanakan untuk mendukung pemulihan ekonomi adalah untuk sektor kesehatan, karena pemulihan sektor kesehatan menjadi salah satu prasyarat penting bagi bangkitnya sektor ekonomi. Misalnya bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang pada tanggal 6 November 2020 telah terealisasi sebesar Rp1,92 triliun. Belanja penanganan Covid-19 lainnya (klaim biaya perawatan, alkes, obat pasien, layanan laboratorium Balitbangkes, dll) yang terdapat pada beberapa kementerian sampai dengan tanggal 6 November 2020 terealisasi sebesar Rp20,56 triliun. Adapun realisasi insentif tenaga kesehatan (nakes) pusat per tanggal 6 November 2020 adalah sebesar Rp2,28 triliun dan realisasi santunan kematian nakes sebesar Rp29,7 miliar.

Belanja bantuan sosial (bansos) dari APBN juga terus disalurkan untuk mendorong daya beli masyarakat. Dengan kebutuhan pokok yang terpenuhi dari bantuan sembako, masyarakat dapat ikut mendorong pergerakan ekonomi lewat belanja di UMKM dengan penghasilan yang didapatkannya maupun dari bantuan tunai.

Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa masih terus diberikan. Pemerintah terus melakukan monitoring dan evaluasi untuk peningkatan manfaat program. Program Kartu Prakerja juga telah disalurkan hingga per tanggal 6 November telah mencapai realisasi sebesar Rp19,87 triliun dengan jangkauan 5,59 juta peserta.

Realisasi APBN 2020 secara keseluruhan maupun program pemulihan ekonomi nasional (PEN) terus mengalami akselerasi yang signifikan dan diharapkan terus meningkat menjelang akhir tahun 2020 untuk mendukung masa pemulihan atau turning point aktivitas ekonomi menuju zona positif. Peran PEN sangat penting terutama dari sisi meningkatkan permintaan dan juga mendorong aktivitas di sisi penawaran. Insentif fiskal dan bantuan usaha PEN terus diakselerasi dan didorong efektivitasnya agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun perusahaan mampu bertahan di tengah pandemi Covid-19.

Pemerintah juga memberi dukungan fiskal khususnya kepada UKM yang berorientasi ekspor agar UKM Indonesia lebih berdaya saing dalam menembus batas menuju pasar global, dan membantu pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah masih terus menjalankan subsidi program dengan  sejumlah relaksasi ataupun kemudahan. Subsidi bunga KUR dan non-KUR per tanggal 6 November 2020 telah terealisasi sebesar masing-masing Rp2,2 triliun dan Rp2,90 triliun.

Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau juga sering disebut sebagai BLT UMKM pun masih terus disalurkan, yang per tanggal 6 November 2020 telah disalurkan sebesar Rp22,10 triliun untuk 9,21 juta pelaku usaha. Penyaluran BPUM dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM yang antara lain dihimpun dari dinas koperasi di masing-masing daerah. Dengan mekanisme hibah (bukan pinjaman), diharapkan bantuan ini dapat lebih leluasa digunakan oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Bagi pekerja/buruh juga dicairkan bantuan subsidi upah (BSU) dari kas negara ke rekening Kementerian Ketenagakerjaan yang realisasinya telah mencapai sebesar Rp14,88 triliun untuk 12,40 juta orang pekerja/buruh, dengan penyalurannya didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan.

Program Padat Karya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun terus dijalankan untuk membuka lapangan kerja sekaligus melaksanakan pembangunan maupun pemeliharaan sarana dan prasarana yang digunakan untuk kepentingan masyarakat.

Detail realisasi belanja pemerintah dimaksud dapat disimak pada infografis di bawah ini.

 

 


Data: Direktorat Pelaksanaan Anggaran @ditpa_djpb dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi @direktoratsmi.

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search