Jaga Momentum Pemulihan Ekonomi, Pemerintah Terus Akselerasi Belanja APBN untuk Masyarakat

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Akselerasi yang signifikan dari pelaksanaan APBN 2020 diharapkan terus meningkat menjelang akhir tahun, agar turning point aktivitas ekonomi ke arah positif yang sudah dicapai dapat terus dijaga.  Pemerintah pun melakukan optimalisasi penyaluran program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi serta mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal IV-2020. Termasuk memberikan dorongan agar Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah optimalisasi dan percepatan belanja terutama program PEN untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional. Kinerja PEN secara keseluruhan telah menunjukkan hasil yang positif, dan pemerintah terus memperluas cakupan dan pemanfaatannya.

Mengingat klaster kesehatan merupakan klaster yang patut mendapatkan perhatian utama, pemerintah terus memberikan dukungan untuk mencegah dan menangani pandemi Covid-19. Sambil menunggu vaksin siap, pemerintah memberikan dukungan di antaranya dalam bentuk belanja penanganan Covid-19 lainnya (klaim biaya perawatan, alkes, obat pasien, layanan laboratorium Balitbangkes, dll) yang terdapat pada beberapa kementerian, yang sampai dengan tanggal 27 November 2020 terealisasi sebesar Rp25,89 triliun. Bantuan iuran JKN juga telah terealisasi sebesar Rp2,69 triliun. Sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan tenaga kesehatan, realisasi insentif nakes pusat per tanggal 27 November 2020 telah disalurkan sebesar Rp2,8 triliun dan realisasi santunan kematian nakes sebesar Rp42,9 miliar.

Untuk mengatasi permasalahan daya beli yang berpengaruh juga kepada kesejahteraan dan pergerakan ekonomi masyarakat, pemerintahmasih menyalurkan belanja bantuan sosial (bansos). Program-program bansos ini berupa Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Nontunai (BPNT/Kartu Sembako), Paket Sembako Jabodetabek, Bansos Tunai (BST) Non-Jabodetabek, BST bagi penerima Sembako Non-PKH, bansos beras bagi penerima PKH, serta Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Bansos ini diberikan dalam berbagai bentuk, baik uang tunai maupun barang-sembako, agar kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi sekaligus dapat menggerakkan ekonomi lewat belanja di UMKM setempat. Program lain yang juga bertujuan serupa adalah Kartu Prakerja yang hingga tanggal 27 November telah mencapai realisasi sebesar Rp19,89 triliun dengan jangkauan 5,6 juta peserta.

Selain program perlindungan sosial untuk sisi demand, pemerintah juga memberikan dukungan bagi sisi supply. Dengan insentif maupun kemudahan lainnya untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) maupun perusahaan agar bangkit, diharapkan mereka mampu bertahan dan turut mendorong roda perekonomian. Sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku usaha khususnya UMKM yang terdampak Covid-19, pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan program PEN antara lain berupa kebijakan relaksasi penyaluran kredit program pemerintah (pembiayaan UMi dan KUR), penyaluran subsidi bunga dan bantuan pemerintah, serta penempatan dana pada perbankan.

Subsidi bunga KUR dan non-KUR per tanggal 27 November 2020 telah terealisasi sebesar masing-masing Rp2,2 triliun dan Rp2,98 triliun. Bantuan Presiden bagi Pelaku Usaha Mikro (BPUM) atau juga sering disebut sebagai BLT UMKM pun masih terus diberikan, yang per tanggal 27 November 2020 telah disalurkan sebesar Rp24,84 triliun untuk 10,35 juta pelaku usaha. Penyaluran BPUM dilakukan berdasarkan data dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang sebagian di antaranya didapatkan dari pendataan oleh dinas koperasi di daerah. Dengan mekanisme hibah, bukan pinjaman, diharapkan bantuan yang diterima dapat lebih leluasa digunakan oleh UMKM dalam mengembangkan usahanya.

Bagi pekerja/buruh juga dicairkan bantuan subsidi upah (BSU) dari kas negara ke rekening Kementerian Ketenagakerjaan yang realisasinya telah mencapai sebesar Rp28,15 triliun untuk 12,40 juta orang pekerja/buruh, dengan penyalurannya didasarkan pada data BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk klaster belanja K/L, Program Padat Karya dari Kementerian Pertanian, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat juga masih terus dijalankan. Tujuannya adalah untuk melaksanakan pembangunan maupun pemeliharaan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sekaligus untuk membuka lapangan kerja.

Detail realisasi belanja pemerintah dimaksud dapat disimak pada infografis di bawah ini.

Data: Direktorat Pelaksanaan Anggaran @ditpa_djpb dan Direktorat Sistem Manajemen Investasi @direktoratsmi.

 

 

Peta Situs   |  Email Kemenkeu   |   FAQ   |   Prasyarat   |   Hubungi Kami

Hak Cipta Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan RI
Manajemen Portal DJPb - Gedung Prijadi Praptosuhardo II Lt. 1
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4 Jakarta Pusat 10710
Call Center: 14090
Tel: 021-386.5130 Fax: 021-384.6402

IKUTI KAMI

 

PENGADUAN

Search